TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada 25-26 Februari 2017 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

"Menlu Retno Marsudi akan mendampingi Presiden RI melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia tanggal 25-26 Februari nanti. Kunjungan ini penting untuk menunjukkan kedekatan hubungan negara tetangga dan memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan serta saling menghormati," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.

Baca juga:
Ini Materi Pelatihan Militer Australia yang Hina Indonesia
TNI-Australia, Ketika Pancasila Diplesetkan Jadi Pancagila

Presiden Jokowi dan PM Turnbull akan membahas isu-isu penting bagi kedua negara, terutama kerja sama di bidang ekonomi, salah satunya upaya percepatan pelaksanaan Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Australia.

Kedua pemimpin juga akan membahas perluasan kerja sama RI-Australia di berbagai bidang, antara lain pendidikan, keamanan dunia maya (cyber security), kerja sama maritim, dan investasi.

Silakan baca:
Indonesia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia
4 Alasan Panglima TNI Evaluasi Kerja Sama dengan Australia

Terkait dengan hubungan antarmasyarakat (people-to-people contact), Presiden Jokowi akan meresmikan balai bahasa Indonesia. Sejauh ini sudah ada tiga sekolah bahasa Indonesia di Australia. "Kita akan mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia. Sudah ada tiga tempat sekolah bahasa Indonesia, seperti di Canberra dan Melbourne," ujar Arrmanatha lagi.

Adapun dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi akan didampingi beberapa pejabat negara, antara lain Menteri Perdagangan, Menlu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Menteri Koordinator Ekonomi.

Baca pula:
Pancasila Direndahkan, Komandan Sekolah Australia ...
Soal Kerja Sama Militer dengan Australia, Ini Kata Wiranto

Kunjungan Presiden Jokowi ini, setelah awal tahun ini TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force karena materi pelatihan militernya yang dianggap menghina Pancasila dan Indonesia. Penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar-menukar perwira, hingga kunjungan antar-pejabat.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo membuka sejumlah hal yang menyebabkan TNI mengevaluasi semua kerja sama militer dengan Australia. Gatot menyebut, langkahnya adalah respons atas tindakan militer Australia yang dianggap melecehkan TNI dan Indonesia. "Banyak sikap dan tindakannya tidak etis dan bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia,” kata Gatot di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

Baca:
Penghinaan Militer Australia, DPR: Kita Tersinggung Berat
Dua Hari di Australia, Ini yang Diincar Jokowi

Empat hal itu di antaranya soal persepsi mereka tentang sejarah TNI dan Timor Leste. Lalu wilayah Papua yang harus merdeka dan juga Pancasila yang disebut dengan plesetan. "Dan Pancasila jadi Pancagila," ucapnya.

Simak: Menteri Retno Yakin Kasus ADF Tak Ganggu Jokowi ke Australia

Presiden Joko Widodo mengatakan sudah menerima laporan ihwal kasus tersebut. Ia menilai kedua negara sudah sepakat untuk saling menghormati dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara. Ia meminta agar di level operasional semua pihak bisa mengetahui agar situasi tidak makin memanas. "Masalahnya harus di-clear-kan dulu. Ini masalah prinsip," ucapnya. Militer Australia kemudian telah meminta maaf untuk kejadian tersebut.

ANTARA I S. DIAN ANDRYANTO