Ruang pendaftaran calon hakim Mahkamah Konstitusi di kompleks Istana Kepresidenan sepi dari pendaftar. TEMPO/Istman
TEMPO.CO, Jakarta-Hari pertama pendaftaran calon hakim Mahkamah Konstitusi masih sepi peminat, Rabu, 22 Februari 2017. Pantauan Tempo di lokasi pendaftaran, Gedung Pelayanan Informasi Publik Sekretariat Negara, belum ada orang yang mendaftar untuk menjadi hakim MK calon pengganti Patrialis Akbar yang telah diberhentikan.
Lokasi pendaftaran, ketika Tempo telusuri, ditempatkan di sebuah ruangan di lantai 2 Gedung Pelayanan Informasi Publik Sekretariat Negara. Untuk mencapai ke sana, tiga buah penunjuk arah ditaruh di sejumlah sudut gedung, seperti dekat lift dan dekat lorong menuju ruang pendataran.
Ruangan pendaftaran tersebut jauh dari kesan mewah. Luasnya hanya 12 meter persegi dan hanya ditandai dengan selembar kertas yang ditempel di depannya. Isinya pun tak aneh-aneh, hanya dua meja kerja dan delapan kursi untuk pendaftar maupun anggota Sekretariat Pansel Hakim MK.
Selain tidak mewah, ruangan juga masih rapih. Tak ada tanda-tanda bekas kegiatan di sana. Hal itu terlihat dari susunan botol air mineral, meja, kursi, dan berkas-berkas yang tidak acak-acakan. Lampunya pun sudah dimatikan saat Tempo mengecek ke sana sebelum pukul 16.30.
Tempo sempat mencoba mencari orang yang bisa dimintai keterangan soal keberadaan anggota Sekretariat Pansel Hakim MK namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun orang di sekitar ruangan itu yang berpenampilan seperti anggota sekretariat. Apa yang ada hanyalah sejumlah officeboy yang tidak tahu di mana anggota sekretariat.
Saat Sekretaris Negara Pratikno dimintai keterangan soal kerja Pansel MK, ia hanya mengatakan bahwa pemerintah berharap Pansel MK mencari calon hakim MK terbaik. Terutama, kata ia, yang ahli di bidang hukum, punya integritas tinggi, dan ingin berkontribusi untuk reputasi MK. "Tentu saja, tugas paling utamanya adalah menegakkan konstitusi," ujarnya.
Ditanyai apakah ada yang berbeda dari seleksi kali ini, misalnya syarat yang diperketat, Pratikno tidak menjawab pertanyaan. Ia malah berkata bahwa pemerintah memberikan kepercayaan pada pansel sepenuhnya untuk terkait seleksi hakim MK ini.
