Ini Jurus Ngeles Dirjen Pajak Soal Adik Ipar Jokowi  

Reporter

Rabu, 22 Februari 2017 18:59 WIB

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi masih ogah memberikan pembelaan versinya perihal dugaan keterlibatan dirinya dan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, dalam kasus suap pegawai pajak oleh Rajmohan Nair.

"Kan ada proses hukum. Saya disebut dalam dakwaan ya gak apa. Memang kenapa?" ujar Ken saat ditanya awak media di Istana Kepresidenan, Rabu, 22 Februari 2017.

Baca juga: Kasus Suap Pajak, Tersangka Akui Kenal Adik Ipar Jokowi
Sidang Lanjutan Suap Pejabat Pajak, Peran Adik Ipar Jokowi?

Ketika ditanya apakah dirinya pernah bertemu dengan Arif, ia menjawab bahwa dirinya bertemu banyak orang, tak terkecuali Hercules. "Hmmm, Hercules (juga) ketemu, mbak. Banyak hehehe," ujarnya sambil tertawa.

Ditanya apakah dirinya siap untuk dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ken meminta hal itu ditanyakan ke KPK langsung saja. Ia merasa tidak perlu menjelaskan hal tersebut.

"Kamu tanyai aja lah ke sana. Kan sudah ada proses hukum," ujarnya mengakhiri wawancara itu.

Sebelumnya diberitakan, nama Ken dan Arif Budi Sulistyo masuk dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nai yang terjerat dugaan suap pegawai pajak. Dalam dakwaan, Arif disebut membantu menghubungkan Ramapanicker dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menyelesaiakn perkara-perkara pajaknya.

Baca juga: Ipar Jokowi & Suap Pajak (1), Ternyata Arif Pernah Diperiksa

Arif tercatat mengiyakan permintaan Ramapanicker tersebut. Ia kemudian meminta tolong Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pajak Handang Sukarno untuk mengurus perkara Ramapanicker yang belakangan disuap Rp1,9 miliar. Arif juga tercatat di dakwaan bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meski tak disebutkan untuk apa.
ISTMAN MP





Advertising
Advertising

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Saat Keluarga Jokowi Habiskan Libur Panjang Nyepi dan Awal Ramadan di Kota Solo

51 hari lalu

Saat Keluarga Jokowi Habiskan Libur Panjang Nyepi dan Awal Ramadan di Kota Solo

Dari pantauan Tempo sejak Jumat hingga hari ini, Senin, 11 Maret 2024, Jokowi melakukan berbagai aktivitas bersama keluarga.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya