TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mendaftarkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo terkait dengan aktifnya kembali terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Hari ini kami resmi mendaftarkan gugatan untuk presiden atas aktifnya kembali Ahok sebagai gubernur padahal statusnya terdakwa," kata Ketua Umum Pramusi Usamah Hisyam di gedung PTUN, Jakarta Timur, Senin, 20 Februari 2017.
Baca : Tafsir Pengaktifan Ahok, Fahri Hamzah Kritik Mendagri Tjahjo

Usamah menjelaskan, pihaknya menggugat objek sengketa berupa keputusan Jokowi selaku pejabat badan usaha tata negara yang tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara atas Ahok. Padahal sebagai Presiden, Jokowi dinilai memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tersebut.

Menurut dia, aktifnya kembali Ahok melanggar Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. "Dalam pasal itu sudah jelas bahwa terdakwa harus diberhentikan," kata Usamah.

Dalam aturan tersebut tercantum bahwa kepala daerah diberhentikan sementara jika didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. Ahok sendiri didakwa dengan Pasal 156 dan 156 a KUHP tentang penodaan agama yang ancaman maksimal hukumannya 4 tahun dan 5 tahun penjara.
Simak : GNPF dan FPI Absen Aksi 212, FUI Yakin Massa Tembus 10 Ribu

Atas dasar aturan itu pula Parmusi mengajukan gugatan dengan Nomor Gugatan 41/G/2017/PTUN-JKT. "Presiden harusnya melaksanakan sungguh untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai peraturan UU," kata Usamah.

Dalam pendaftaran gugatan ini, Usamah didampingi oleh lima tim kuasa hukum Parmusi, yakni Rahman, Hendradinata, Agung Prabowo, Mochammad Fatoni dan Andris Basril. Sedangkan yang terdaftar dalam surat gugatan terdapat delapan orang tim kuasa hukum Parmusi.

BENEDICTA ALVINTA