Menteri Dalam Negeri: Lawan Calon Tunggal, Kotak Kosong Bisa Menang

Reporter

Kamis, 16 Februari 2017 14:06 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo perihal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017. Ia mengaku mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa pilkada yang berlangsung 15 Februari 2017 berjalan aman.

"Pilkada ini berjalan aman, dijaga TNI, polisi, Badan Intelijen Negara. Bagus semua," ucap Tjahjo saat dicegat di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.

Tjahjo melaporkan hal-hal menarik selama pilkada, seperti kemenangan "kotak kosong" dalam pilkada kemarin. Padahal, ujar dia, kemenangan kotak kosong itu di daerah yang padat penduduk dan lawannya didukung banyak partai.

Baca juga:
Demi Pilkada, Kupang Baru Rayakan Valentine Day Hari Ini
Bahas Status Gubernur Basuki, Menteri Dalam Negeri Temui Ombudsman


Yang dimaksud dengan situasi kotak kosong adalah ketika seorang calon menjadi satu-satunya calon di daerah tersebut. Karena tidak ada lawan, ditaruhlah kotak kosong di kertas suara. Lucunya, justru lebih banyak yang memilih kotak kosong tersebut. Contoh daerah dengan calon tunggal adalah Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Buton. "Menurut saya, itu menarik," ujar Tjahjo.

Meski pilkada kemarin berjalan aman, di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) terjadi kericuhan. Penyebabnya adalah pemilih tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), perlakuan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang buruk, dan habisnya kertas suara. Sebagai contoh, pada pilkada DKI Jakarta kemarin, di sejumlah TPS, seperti TPS 033, Kemayoran, dan TPS 97, Kampung Gusti, terjadi kericuhan karena banyak warga tidak mendapatkan kertas suara. Beberapa warga sampai menuding bahwa hal itu adalah upaya mengurangi perolehan suara salah satu calon.

ISTMAN M.P.






Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

53 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

59 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya