MA Butuh Reformasi, Ini Suap Penanganan Perkara 2012-2016

Reporter

Selasa, 14 Februari 2017 14:45 WIB

Anggota Koalisi Pemantau Peradilan melakukan aksi peletakan batu pertama pembangunan Museum KPK di halaman Gedung KPK, Jakarta, 8 Oktober 2015. Aksi yang dilakukan tersebut sebagai protes terhadap DPR yang memasukkan RUU KPK kedalam prolegnas sehingga dapat melemahkan KPK. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, mengatakan pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) harus menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas memadai. Menurut dia, orang tersebut juga harus mampu mereformasi lembaga tersebut dan badan peradilan di bawahnya.

"Dia harus memiliki kemauan mereformasi MA, mengetahui seluk beluk MA, dan memiliki integritas memadai," kata Miko Ginting kepada Tempo saat dihubungi, Sabtu, 11 Februari 2017.

Baca: Peneliti: Ketua MA Terpilih Harus Mereformasi Lembaganya

Anggota Koalisi Pemantau Peradilan ini menambahkan orang yang nantinya terpilih sebagai Ketua MA harus bisa melakukan pengawasan kepada jajarannya, karena selama ini pengawasan tidak berjalan efektif. Hal ini terbukti ketika ada penangkapan Sekretaris Mahkamah Agung. "Adanya petugas pengadilan ditangkap pihak berwajib, tandanya ada jual-beli perkara," kata dia.

Koalisi Pemantau Peradilan mencatat maraknya praktik suap penanganan perkara sepanjang 2012-2016. Mereka menilai pengawasan Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Hatta Ali sangat lemah. Berikut ini daftar hakim dan pegawai di lingkungan pengadilan yang terlibat rasuah:

17 Agustus 2012
Heru Kisbandono, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak
Kartini Juliana Marpaung, hakim ad hoc Tipikor Semarang
Pragsono, hakim ad hoc Tipikor Semarang

6 Maret 2013
Nuril Huda, hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

22 Maret 2013
Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung
Singgih Budi Prakoso, hakim Pengadilan Negeri Bandung
Djojo Jauhari, hakim Pengadilan Negeri Bandung

25 Juli 2013
Djodi Supratman, staf Pusat Pendidikan dan Latihan MA

8 Agustus 2014
Ramlan Comel, hakim ad hoc Tipikor Bandung
Pasti Serefina Sinaga, hakim ad hoc Tipikor Bandung

10 Juli 2015
Tripeni Irianto Putro, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Amir Fauzi, hakim PTUN Medan
Dermawan Gintings, hakim PTUN Medan

11 Februari 2016
Andri Tristianto Sutrisna, Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata MA

23 Mei 2016
Janner Purba, hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu
• Toton, hakim Pengadilan Negeri Kepahiangan

26 April 2016
Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

15 Juli 2016
Rohadi, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara

1 Juli 2016
Santoso, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

DIKO OKTARA | FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

4 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

17 jam lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

2 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

7 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

7 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

8 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

9 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

14 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya

Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

19 hari lalu

Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?

Baca Selengkapnya