TEMPO Interaktif, Solo:Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) mengancam tetap akan melakukan sweeping tempat hiburan malam di bulan Ramadhan apabila aparat membiarkan tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat maksiat itu dibiarkan buka.Menurut Ketua Divisi MMI Ladjnah Perwakilan Kota Solo, Adi Basuki, MMI akan melakukan pemantau terhadap tempat-tempat hiburan apakah mereka benar-benar menaati peraturan daerah. "Perda melarang tempat hiburan buka pada seminggu pertama dan terakhir bulan Ramadhan, serta dibatasi jam-jam operasinya. Kalau ternyata mereka melanggar dan polisi membiarkan kami akan bertindak," kata dia, Jum'at (22/9).Menurut dia, MMI menaati Perda mengenai tempat hiburan dan aparat kepolisian untuk tidak melakukan sweeping. Dia juga bisa memahami tindakan tegas yang akan dilakukan aparat kepolisian untuk menangkap pelaku sweeping di bulan Ramadhan. Tetapi, di sisi lain dia meminta aparat juga bertindak tegas terhadap pengusaha yang tetap menjalankan bisnis hiburan malam. "Aparat juga juga harus konsisten terhadap hiburan malam yang melanggar, termasuk jam-jam operasinya. Kalau dibiarkan, kami yang akan tetap melakukan sweeping meski dilarang karena mereka yang memulai," ujar Ade Basuki.Dia mengatakan sebaiknya tempat hiburan malam ditutup selama bulan Ramadhan. Namun karena di Kota Solo ada Perda mengenai Tempat Hiburan yang memperbolehkan tempat-tempat tersebut buka selama dua minggu dalam jam-jam tertentu, MMI menghormati peraturan tersebut. "Kami sedang mengusahakan agar Perda tersebut diubah. MMI menemui Pimpinan DPRD dan Komisi I DPRD Solo untuk mengusulkan perubahan Perda tersebut, disamping mengusulkan perda baru mengenai pelarangan minuman keras serta tempat maksiat," kata dia.Sementara itu, menjelang bulan puasa Poltabes Solo menggelar Operasi Pekat dan menangkapi puluhan pekerja seks komersial yang bekerja di tempat-tempat penampungan. Setidaknya empat tempat penampungan PSK kelas menengah digrebek aparat. Pekerja Seks Komersial tersebut langsung diangkut ke Pengadilan Negeri Solo untuk menjalani persidangan tindak pidana ringan. Imron Rosyid, Tempo