Sejumlah warga yang tergabung dalam Masyarakat Anti Hoax Yojomase (Yogyakarta, Magelang dan sekitarnya) mendeklarasikan gerakan masyarakat sipil stop perseberan berita hoax di titik nol kilometer, Yogyakarta, 22 Januari 2017. Aksi kampanye tersebut diakhiri dengan deklarasi anti hoax dan mengajak masyarakat bersama-sama memerangi persebaran informasi hoax. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Jakarta - Pranata humas pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi serbuan "hoax" atau kabar bohong yang banyak dikirimkan melalui media sosial ataupun situs-situs pemberitaan.
"Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para Humas Pemerintah dalam menanganinya, yaitu memverifikasi, tidak ikut menyebarluaskan, dan mendidik publik," kata Wakil Ketua Umum I Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) Dyah Rachmawati Sugiyanto seusai sidang promosi doktoral di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Jumat 10 Februari 2017.
Ia menyebutkan tiga langkah di atas dapat meredam meluasnya kabar palsu yang marak di era digital, lebih dari itu publik dapat menerima pemahaman yang lebih akurat mengenai data dan fakta sebenarnya.
Menurut dia, langkah tersebut sangat mudah dilakukan karena sekarang para personel humas pemerintah terutama yang tergabung di Iprahumas dan Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) cenderung lebih aktif melakukan verifikasi berita kepada sesama rekan seprofesinya.
"Mengecek ulang kabar yang dianggap janggal dan tidak jelas sumbernya telah menjadi kebiasaan para humas pemerintah saat ini," ujar Dyah yang juga menjabat sebagai Pranata Humas Muda Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Terkait dengan riset sebagai syarat meraih gelar doktor, dia menemukan bahwa pejabat humas pemerintah memaknai profesi mereka sebagai penyampai pesan edukatif. Kajian itu dia simpulkan dalam penelitian yang berjudul "Konstruksi Makna Humas Pemerintah bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Humas: Studi Fenomenologi tentang Pemaknaan Humas Pemerintah oleh Pejabat Humas di BATAN, BPPT dan LAPAN dalam Mengelola Informasi Iptek."
Mengacu pada pendekatan fenomenologi, Dyah menyarankan seorang pejabat Humas Pemerintah, baik stuktural maupun fungsional, sebaiknya mengawali karir dengan membangun kesadaran diri sebagai Humas.
"Kesadaran tersebut akan membentuk mereka menjadi pejabat Humas yang komunikatif, disiplin dan adaptif bila kesadaran tadi dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman komunikasi yang nyata dalam mengelola informasi," katanya
