TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan turut memberikan komentarnya terkait Hari Pers Nasional pada hari ini, Kamis, 9 Februari 2017.

Menurut dia, pers merupakan salah satu pilar penting kebangkitan kehidupan bangsa dan negara, khususnya kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Indonesia juga tengah dilanda berbagai berita dan kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berita bohong (hoax) telah mewabah dan sulit dihindari.

“Pers berperan dan berada di garis terdepan dalam meminimalisir berita-berita yang tidak bertanggung jawab serta bohong atau hoax,” kata Taufik, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Februari 2017.

Baca : Teten Masduki: Hoax Bukanlah Bentuk Demokrasi

Taufik mengatakan seluruh masyarakat menginginkan pers menjadi sebuah jembatan informasi yang mencerahkan sekaligus mencerdaskan di tengah suasana politik yang menghangat menjelang berbagai perhelatan dan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu berujar, berita hoax berpotensi memecah-belah kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Untuk itu, dia menyambut baik kebijakan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap media-media yang ada di Indonesia. Dengan adanya verifikasi itu, menurut dia, kapasitas dan kualitas media akan lebih baik.

Taufik mengakui, saat ini terdapat ribuan media, baik cetak, online, maupun elektronik. Dari ribuan media tersebut, tidak dapat dipungkiri ada sebagian kecil di antaranya patut dipertanyakan eksistensinya. “Hal yang wajar apabila Dewan Pers melakuan penertiban dalam bentuk verifikasi," tuturnya.

Baca : Jadi Polemik, FUI Bantah Dilarang Gelar Aksi 112

Verifikasi tersebut, kata Taufik, diperlukan agar masyarakat dapat membedakan mana media yang benar-benar media massa atau mana media yang hanya media komunitas. "Apabila hal itu dibiarkan, tidak akan ada perbedaan antara para insan pers profesional dan oknum yang ingin membela kepentingan tertentu,” katanya.

Di sisi lain, Taufik menegaskan agar verifikasi tersebut dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Dia menyatakan tak setuju apabila verifikasi itu dijadikan sebagai izin. “Ketika ada unsur-unsur untuk membatasi ruang gerak dari media atau insan pers, itu kami tolak mentah-mentah,” ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI