Parpol Baru Setujui Verifikasi di RUU Pemilu, Asal...  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 8 Februari 2017 20:32 WIB

Buku Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu. Foto: Kemitraan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menggelar rapat dengar pendapat dengan empat partai baru. Salah satu permasalahan yang muncul adalah syarat verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan Umum 2019.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy meminta seluruh partai baru untuk melaksanakan verifikasi faktual. "Tidak ada keberatan asalkan partai lama dilakukan verifikasi faktual," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 8 Februari 2017.

Baca: RUU Pemilu Mulai Dibahas Pekan Depan

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengakui persoalan verifikasi menjadi pembahasan seru di internal pansus. Contohnya, apakah verifikasi faktual bakal memperlakukan partai-partai yang mapan seperti layaknya partai baru. "Kalau verifikasi parpol baru clear, tinggal verifikasi faktual partai lama," kata dia.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie mengatakan partainya menyetujui verifikasi faktual. Syaratnya, verifikasi peserta Pemilu 2019 diberlakukan untuk seluruh partai baik lama maupun baru.

"Verifikasi tidak hanya partai politik baru, tetapi partai politik lama yang telah memperoleh kursi legislatif," kata dia.

Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A. Tutty menyarankan agar verifikasi dilakukan pada tahap verifikasi administrasi. Namun, ia menyatakan siap untuk menerima usulan verifikasi faktual terhadap partainya. "Kami siap jika ada verifikasi faktual," ujar dia.

Simak pula: Aksi 112, JK Imbau Masyarakat Tak Usah Berdemo

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah mengatakan verifikasi faktual bisa dilakukan dengan prinsip keadilan. "Kami sangat siap dengan pengalaman itu dan tinggal kami lengkapi karena waktu masih panjang juga," kata dia.

Gayung bersambut. Lukman yang juga wakil Komisi Pemerintahan menerima argumen tersebut. Menurut dia, verifikasi faktual dapat dijadikan sebagai konsolidasi partai baru dan lama untuk memperbaiki struktur partai di daerah.

Partai Kebangkitan Bangsa, kata Lukman, menilai, sebagai partai politik yang stabil mereka, siap untuk diverifikasi. "Justru verifikasi faktual ini membantu mereka melakukan konsolidasi internal sebagai parpol yang punya struktur hingga ke daerah," katanya.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

7 Maret 2024

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

Kasus penculikan para aktivis 98' dan pelanggaran HAM berat lainnya tak kunjung menemui titik terang hingga ujung pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

21 Desember 2022

Komisioner KPU Idham Holik Dilaporkan ke DKPP atas Dugaan Intimidasi Petugas KPU Daerah

Selain Idham, Airlangga menyebut ada 9 komisioner KPU dari provinsi dan kabupaten/kota yang dilaporkan ke DKPP.

Baca Selengkapnya

Amien Rais Hampir Menangis Partai Ummat dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

20 Desember 2022

Amien Rais Hampir Menangis Partai Ummat dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

Amien Rais menduga ada yang menginginkan agar Partai Ummat itu menjadi satu-satunya partai yang gagal lolos menjadi peserta Pemilu 2024

Baca Selengkapnya

Partai Ummat Klaim dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

20 Desember 2022

Partai Ummat Klaim dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang

Partai Ummat telah melakukan mediasi dengan Bawaslu RI setelah dinyatakan tidak lolos ke Pemilu 2024 oleh KPU RI

Baca Selengkapnya

Pidato di KPU, Gerindra Soroti Pihak yang Mempertanyakan Hasil Verifikasi KPU

14 Desember 2022

Pidato di KPU, Gerindra Soroti Pihak yang Mempertanyakan Hasil Verifikasi KPU

Dalam agenda penetapan nomor urut parpol peserta Pemilu 2024, Gerindra memilih untuk mempertahankan nomor lamanya, yakni 2.

Baca Selengkapnya

Anggap KPU Curang dan Tak Transparan, Kader Partai Prima Gelar Aksi Hari Ini

14 Desember 2022

Anggap KPU Curang dan Tak Transparan, Kader Partai Prima Gelar Aksi Hari Ini

Nuradim menilai KPU juga bertindak tidak adil dan transparan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Komisi II Bakal Klarifikasi ke KPU Soal Dugaan Manipulasi Hasil Verifikasi Parpol

13 Desember 2022

Komisi II Bakal Klarifikasi ke KPU Soal Dugaan Manipulasi Hasil Verifikasi Parpol

Komisi II DPR akan bertanya ke KPU soal dugaan intervensi verifikasi faktual ke KPU daerah untuk loloskan partai politik.

Baca Selengkapnya

KPU RI Telusuri Dugaan Intimidasi dan Kecurangan Verifikasi Faktual Tiga Parpol

13 Desember 2022

KPU RI Telusuri Dugaan Intimidasi dan Kecurangan Verifikasi Faktual Tiga Parpol

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bakal menginvestigasi dugaan intimidasi saat proses verifikasi faktual tiga partai politik oleh KPU daerah.

Baca Selengkapnya

Sembilan Parpol Non Parlemen Lolos Verifikasi Faktual di Jakbar, Ada Gelora, Garuda dan PKN

13 Desember 2022

Sembilan Parpol Non Parlemen Lolos Verifikasi Faktual di Jakbar, Ada Gelora, Garuda dan PKN

Sembilan partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Jakarta Barat. Ada Partai Gelora, Garuda dan PKN.

Baca Selengkapnya

Amien Rais Sebut Ada Gigantic Power Ingin Singkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024

13 Desember 2022

Amien Rais Sebut Ada Gigantic Power Ingin Singkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024

Amien Rais sebut mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen di Pemilu 2024, kecuali Partai Ummat.

Baca Selengkapnya