TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintah sebagai hal yang wajar. Hal itu biasa dilakulan partai di luar pemerintah sebagai pengeimbang.

"Partai di luar pemerintah itu ya seperti itu," kata Kalla, Rabu, 8 Februari 2017, di kompleks DPR, Jakarta. Menurut Wakil Presiden, itu sama seperti yang dilakukan PDIP dulu. “Ada balancing.”

Baca:
Anti-Makar, SBY: Dukung Jokowi Selesaikan Masa Jabatannya
Rumah SBY Digeruduk, Agus HY: Jangan karena Saya Ikut Pilgub

Sebagai partai politik, kata Wakil Presiden, tentu Partai Demokrat akan mengemukakan pandangan dan perasaannya. "Itu wajar saja. Bahwa ada dukungan, protes, itu biasa saja."

Dalam pidato politik di Dies Natalis ke-15 Partai Demokrat Selasa malam, SBY memberi kritik pada sejumlah hal, di antaranya soal pengampunan pajak, penegakan hukum yang tebang pilih, maupun soal menjaga stabilitas politik. Presiden ke-enam itu mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati jika negara hanya menekankan aspek stabilitas politik. Terlebih, menurut SBY, jika stabilitas politik terjadi dibarengi dengan operasi dari pemerintah.

Baca juga:

Tax Amnesty, SBY: Jangan Salah Sasaran, Rakyat Jadi Takut
Kasus Ahok Membesar, SBY Sebut Ada yang Mempolitisasi

"Sejarah menunjukkan, jika melakukan hal itu, pemerintah tak akan survive, berakhir dramatis," kata SBY dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY mengaku sering menghadapi kondisi politik yang panas, sinis kepadanya, bahkan ada gerakan cabut mandat, tapi dia tak mengkategorikan itu sebagai makar. Meskipun SBY mengaku sempat mendapat godaan dari pihak tertentu untuk bertindak keras dan tegas. "Kalau gunakan emosi saya, sepertinya mereka benar, tapi pikiran saya berkata lain."

Godaan itu, kata SBY, demokrasi tidak cocok dengan Indonesia karena hanya akan membuat gaduh. Kondisi politik yang gaduh akan berimbas terhadap ekonomi yang sulit tumbuh. "Kalau pemerintah dapat mengerjakan programnya dengan baik, kenapa harus otoriter?"

SBY juga bercerita soal 10 tahun masa kepemimpinannya yang saat itu ekonomi bisa berjalan dengan baik dan demokrasi tumbuh berkembang. Meski belum sempurna, SBY melihat negara harus hadir dalam demokrasi. "Negara punya otoritas (untuk) menghadirkan demokrasi yang teduh dan tertib."

AMIRULLAH SUHADA l DIKO OKTARA