Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, sebelum memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, 31 Januari 2017. Surya Paloh menyatakan ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) masih diperlukan di Pilpres 2019 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (Ketum Partai NasDem) Surya Paloh didaulat menjadi Dewan Pembina Ikhwanul Muballighin. Ini merupakan organisasi para mubaliq, yang dipimpin Mudjib Khudori. Dalam blog Ikhwanul Muballighin, dalam periode 2011-2015 tertulis Ketua Majelis Kehormatan Anas Urbaningrum wakil Sutan Bhatoegana (almarhum).
"Beliau (Surya Paloh) merupakan orang yang peduli terhadap ulama, mubalig dan kiai," kata Ketua Umum Ikhwanul Muballighin Mujib Khudori melalui keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu, 5 Februari 2017.
Surya menghadiri Kongres III Ikhwanul Muballighin di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya, Jawa Barat. Turut hadir juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jabar Saan Mustopa Ketua DPP Partai Nasdem Hasan Aminuddin, Ketua Pondok Pesantren Miftahul Huda Asep Mausul dan sejumlah kiai dari berbagai daerah.
Mujib menyatakan, Surya sebagai salah satu tokoh nasional yang peduli terhadap ulama maupun mubalig sehingga meluangkan waktu bertemu dengan sejumlah kiai se-Indonesia. Mujib berharap kehadiran pengusaha media massa itu dapat berimbas positif terhadap keberadaan Ikhwanul Muballighin.
Surya Paloh mengaku mengemban jabatan Dewan Pembina Ikhwanul Muballighin sebagai kehormatan dan tawaran yang berat. Surya meminta waktu untuk menerima jabatan itu karena harus dikonsultasikan sebelum mengemban amanat tersebut.
Surya menegaskan kejujuran, keikhlasan dan konsistensi memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial menjadi spirit dalam bermasyarakat. "Saling mengapresiasi, memberi, menghormati dan menyayangi bangsa ini jadi saya anggap para kiai sebagai sahabat yang hidup bersama manyalurkan pikiran bersama untuk kemajuan," ujar Surya sembari menambahkan, akan mempertimbangkan mendirikan sayap partai pada bidang keagamaan namun tidak perlu dipaksakan.
