RUU Pemilu, Ini Poin-poin yang Diinginkan Partai Nasdem

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 4 Februari 2017 13:55 WIB

Buku Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu. Foto: Kemitraan

TEMPO.CO, Banjarmasin -Partai Nasional Demokrat bertekad mengamankan sejumlah poin penting terhadap pembahasan usulan Revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Nining Indra Saleh, mengatakan partainya tegas menolak rancangan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas seperti tertuang di dalam draf RUU Pemilu. Menurut Nining, usulan semacam itu sama halnya menggiring ke sistem pemilu tertutup.

“Partai Nasdem berjuang tetap mempertahankan seperti sekarang, sistem proporsional terbuka. Dulu kan sudah pernah dijudicial review, dan MK menolak (sistem proporsional terbuka terbatas),” ujar Nining Indra Saleh usai membuka Rapat Kerja Wilayah Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu 4 Februari 2017.
Baca juga:
Alasan Jokowi Akan Terima SBY Setelah 15 Februari 2017

Partai Nasdem, kata Nining, mengusulkan juga kenaikan angka ambang batas parliamentary threshold minimal 7 persen secara nasional. Adapun soal besaran ambang batas presidential threshold, ia berkukuh partai politik yang menyorongkan calon presiden mesti mengantongi 20 persen kursi di DPR-RI atau 25 persen suara sah pemenangan pemilu.

“Harus 7 persen. Kalau enggak 7 persen, ya bubarin saja partainya,” ia berujar. Seperti halnya sistem pemilu, menurut Nining, Mahkamah Konstitusi juga pernah menolak Judicial Review terhadap perubahan ambang batas Presidential Threshold.

“Kalau yang tadinya hasil penghitungan dikirim dari TPS - PPK - kabupaten atau kota, Nasdem minta langsung dari TPS ke kabupaten/kota. Karena indikasi selama ini banyak pelanggaran, jadi harus diperpendek,” kata Nining.

Partai Nasdem mengusulkan pula penambahan jumlah kursi dalam rentang 4-11 kursi per daerah pemilihan. Alasan dia, penambahan jumlah kursi caleg seiring makin tingginya jumlah penduduk.

Nining optimistis Partai Nasdem sanggup meraup minimal 15 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019. Target ini naik dua kali lipat ketimbang realisasi suara Partai Nasdem di Pemilu 2014 sebesar 7 persen.

“Kami kan urutan tujuh sekarang dengan 36 kursi di DPR-RI. Kami harus one hundred and up, artinya dua kali lipat dari yang diperoleh sekarang. Pemilu 2019 harus dapat 77 kursi dan masuk tiga besar,” kata Nining optimistis.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita terkait

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

6 hari lalu

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

43 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.

Baca Selengkapnya

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

44 hari lalu

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.

Baca Selengkapnya

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

45 hari lalu

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

56 hari lalu

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.

Baca Selengkapnya

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

1 Maret 2024

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Baca Selengkapnya

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

26 Februari 2024

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.

Baca Selengkapnya

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

22 Februari 2024

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

23 November 2023

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik

7 Oktober 2023

Terpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 6 Oktober 2023 dimulai dengan profil Arief Prasetyo Adi yang ditunjuk Jokowi jadi Plt Mentan.

Baca Selengkapnya