TEMPO.CO, Bengkulu - Sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Perlindungan Satwa di Bengkulu, Lingkar Institute menggandeng MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu untuk ikut dalam aksi pemberantas perburuan dan perdagangan satwa liar salah satunya Harimau di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).
Menurut Direktur Lingkar Institute, Iswadi, keterlibatan MUI yakni mensosialisasikan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 berisikan fatwa haram aktifitas perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, kepada para dai dan khotib yang ada di sekitar desa penyangga TNKS.
"Kami bersama MUI akan membekali para dai dan khatib materi fatwa tersebut, harapannya materi berisikan larangan melakukan perburuan dan penjualan satwa dlindungi seperti harimau sumatra dapat tersosialisasikan ke masyarakat," ujar Iswadi.
Iswadi menuturkan bila fatwa MUI tersebut disampaikan pada warga dalam bentuk materi khotbah Jumat, setidaknya satu bulan satu kali, pihaknya optimis langkah tersebut dapat mengurangi aktifitas perburuan satwa liar, dan besar kemungkinan dapat dihentikan.
Iswadi mengatakan Kabupaten Lebong dipilih, karena aktifitas perburuan satwa liar seperti harimau Sumatera cukup tinggi di wilayah Lebong terutama di sekitar kawasan TNKS. Kabupaten Lebong, katanya terdapat puluhan desa yang berada di wilayah penyanggah dan perbatasan TNKS.
Selain menggandeng MUI, Lingkar Institute juga akan melibatkan kepolisian, Balai TNKS, masyarakat setempat, melakukan patroli rutin pembersihan ranjau harimau di dalam kawasan TNKS.
Seperti diketahui sebelumnya Balai TNKS Provinsi Lampung-Bengkulu menyatakan harimau sumatera di hutan Bengkulu tersisa hanya 17 ekor. Hal ini terjadi akibat konflik satwa dengan masyarakat, menyempitnya kawasan hutan akibat perambahan, dan aktiftas perburuan illegal lainnya.
Sementara pemerintah berkomitmen terdapat peningkatan jumlah poulasi harimau sebanyak 3 persen. Terhadap kondisi ini usulan peningkatan beberapa kawasan hutan juga menjadi pilihan terbaik.
