Berbalas Kata Antara Cikeas dan Istana  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 3 Februari 2017 10:17 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan pers soal dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, 1 Februari 2017. SBY menyatakan penyadapan tanpa perintah pengadilan merupakan sebuah kejahatan sehingga ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI belum ingin menanggapi dugaan penyadapan percakapan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. “Bisa jadi spekulasi. Jadi ini masih informasi-informasi yang patut kami cermati,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di kantornya, Kamis, 2 Februari 2017.

Menurut Boy, dugaan penyadapan itu perlu dicari kebenarannya. Kepolisian akan melihat perkembangan dugaan penyadapan yang muncul dari persidangan perkara penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca:
Soal Isu Penyadapan, Jokowi: Itu Urusan Pengadilan

Menurut Boy, pihak yang pertama kali memunculkan isu penyadapan itu harus menjelaskan rujukannya. Dugaan penyadapan muncul seusai mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi pernyataan pengacara Ahok, Humphrey Djemat, tentang percakapannya dengan KH Ma'ruf Amin melalui telepon. SBY menilai pernyataan itu mengindikasikan bahwa teleponnya telah disadap.

Baca:
SBY Ingin Sekali Bertemu Presiden Jokowi, tapi Ada yang...

Hubungan Presiden Joko Widodo dengan presiden keenam Indonesia tersebut penuh dinamika. Meski sejak suksesi 2014 tidak pernah bertemu, mereka kerap saling sindir melalui media. Berikut catatan hubungan itu seperti dimuat Koran Tempo, Jum’at, 3 Februari 2017.

Tour de Java versus proyek Hambalang
Ketika mengadakan kegiatan blusukan 13 hari keliling Pulau Jawa bertajuk “SBY Tour de Java” pada Maret 2016, SBY mengkritik pemerintah.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi sehingga, jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi." — Yudhoyono

Jokowi seolah-olah membalasnya lewat blusukan ke proyek Wisma Hambalang yang mangkrak akibat korupsi. Proyek Hambalang dimulai pada era kepemimpinan SBY.

"Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan." — Joko Widodo

Demonstrasi menuntut Ahok
Aksi demo 4 November 2016 berujung ricuh. Jokowi menyatakan ada aktor politik di belakang aksi. Ia tidak menyebutkan siapa aktor tersebut.

"Dan ini kami lihat ditunggangi aktor politik." — Joko Widodo

"Yang komando hanya telepon genggam, social media. Jangan tiba-tiba simpulkan ada yang menggerakkan atau mendanai." — Yudhoyono

Cuitan hoax
Keduanya juga berbalas tanggapan tentang banyaknya isu dan hoax.

"Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*" — Yudhoyono

"Semua negara juga menghadapi (hoax). Enggak perlu banyak keluhanlah." — Joko Widodo

Dugaan penyadapan
Yudhoyono merasa telah disadap karena pembicaraannya dengan KH Ma’ruf Amin diketahui dan dipersoalkan Ahok dalam persidangan.

"Kalau yang menyadap adalah institusi negara, bola ada di Jokowi (Joko Widodo)." — Yudhoyono

"Yang bicara itu kan pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok. Kok, barangnya dikirim ke saya." — Joko Widodo

DANANG FIRMANTO | EVAN (PDAT) l FRANSISCO ROSARIANS | AGUNG S

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

7 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

7 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

9 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

11 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

13 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

15 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya