TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan tidak ada pembicaraan perihal pencabutan laporan dari Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) yang melaporkan dia ke Mahkamah Kehormatan Dewan soal cuitannya di Twitter yang dianggap merendahkan pekerja imigran. Ia tidak membatasi setiap orang apabila ingin melapor atas cuitannya yang kini telah dihapus tersebut.
“Saya enggak mau mengintervensi kewenangan atau hak orang untuk melapor itu, silakan saja,” katanya di DPR, Selasa, 31 Januari 2017. Menurut Fahri, laporan tersebut adalah hak LACI. Namun ia mengaku telah meminta maaf lewat akun Twitter @Fahrihamzah atas cuitan yang diunggah pada 24 Januari kemarin.
Fahri mengakui, setelah persoalan cuitan itu, banyak rekannya yang menyarankan dia untuk berhenti bercuitan di Twitter. Namun ia memutuskan untuk terus men-twit. Menurut dia, yang penting adalah mampu menyampaikan penjelasan yang baik. Selain itu, tidak menghindar untuk bertemu orang yang memiliki masalah. Lebih baik menjelaskan duduk perkaranya. Ia menilai polemik cuitan Twitter-nya sebagai tanda dari dinamika demokrasi.
Fahri menuturkan ia adalah orang yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, salah satu daerah penyumbang TKI ke luar negeri. Ia mengatakan, dalam peta Indonesia, NTB memiliki indeks pembangunan manusia terendah nomor dua. Ia mengaku sangat mengerti kondisi kemiskinan di sana. “Jauh sekali jarak saya dengan menghina orang, apalagi orang kecil,” ujarnya.
LACI melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah ke MKD sehubungan dengan cuitannya di akun Twitter-nya, @Fahrihamzah. Laporan digulirkan pada Senin, 30 Januari 2017. Cuitan Fahri dianggap merendahkan buruh migran Indonesia.
Ketua LACI Nur Halimah mengatakan pihaknya meminta MKD mengevaluasi kinerja Fahri. Menurut dia, tidak selayaknya pejabat apalagi Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang.
Meski demikian, cuitan Fahri membawa pintu solusi untuk penyelesaian persoalan TKI di luar negeri. Hari ini Tim Pengawas TKI yang diketuai Fahri bertemu dengan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus menyuarakan isu buruh migran. Kedua belah pihak sepakat untuk mengundang tiga pemimpin daerah, yaitu dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTB, untuk rapat membahas penyelesaian persoalan TKI. Mereka akan menggelar rapat pada Rabu esok.
