Aktifis HAM Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK) Sumarsih (tengah) dan Suciwati (kanan) menerima penghargaan dari Ketua Umum MURI Jaya Suprana (kiri) dalam aksi Kamisan ke-477 di depan Istana Merdeka, Jakarta, 19 Januari 2017. Penghargaan rekor dunia tersebut diberikan kepada pelaku aksi diam kamisan yang terus berjuang menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tanpa putus selama sepuluh tahun. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diagendakan bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Senin siang ini. "Kami mendapat undangan dari Menko, hari ini, pukul 14.30, agendanya pembahasan kasus pelanggaran HAM berat," kata Komisioner Komnas HAM Nur Kholis saat dikonfirmasi, Senin, 30 Januari 2017.
Nur enggan menyebutkan secara rinci dugaan pelanggaran HAM berat yang akan dibahas. Meskipun begitu, dia memastikan diri hadir dalam pertemuan itu.
Menurut dia, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat juga akan hadir bersama sejumlah komisioner, seperti Roy Chatul Aswidah, Siti Noor Laila, dan Muhammad Nurkhoiron.
Saat ditanya mengenai kemungkinan membahas rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN), Nur tak bisa memastikan. "Kami belum tahu, saya akan ikut hadir."
Komnas HAM sebelumnya mempertanyakan urgensi pemerintah membentuk DKN, badan yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik horizontal secara adat itu. Pasalnya, sudah ada mekanisme nonyudisial yang jelas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komnas HAM justru mendorong pemerintah memperkuat upaya penegakan hukum, yang selama ini dinilai masih lemah.
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
5 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
23 hari lalu
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.
