TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan penyesalannya atas peristiwa penangkapan Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menyatakan meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia karena tidak bisa menjaga lembaganya yang melakukan kesalahan lagi.

"Ya Allah saya mohon ampun. Saya tidak bisa menjaga Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya," kata Arief kepada wartawan di Gedung MK Jakarta, Kamis 26 Januari 2017.

Arief mengatakan tindakan Patrialis Akbar merupakan kesalahan personal. Tapi, menurutnya, bisa mengakibatkan lembaga Mahkamah Konstitusi tercoreng. Ketua MK belum bisa memberikan keterangan karena harus rapat permusyawaratan hakim (RPH). "Saya akan rapat dulu, rapat RPH. Nanti setelah rapat akan menemui anda semua karena saya tidak bisa sendiri," katanya.

Baca juga:
3 Fakta Menarik Terkait Ira Koesno di Debat Pilkada Jakarta
Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Wapres Jusuf Kalla Prihatin

Dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta terkait dengan lembaga penegak hukum. "Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini terkait dengan lembaga penegak hukum. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini," kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya beredar informasi di Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, pada Rabu malam, 25 Januari 2017. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Patrialis ditangkap di sebuah tempat di Ibu Kota. "Benar, ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta," kata Agus melalui pesan pendek, Kamis, 26 Januari 2017.

Menurut dia, selain Patrialis, ada sejumlah pihak yang ditangkap. Agus mengatakan penangkapan Patrialis terkait dengan kasus di lembaga penegak hukum.

Baca juga:
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Ini Reaksi DPR
10 Orang Ikut Terjaring dalam Penangkapan Patrialis Akbar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan hakim konstitusi Patrialis Akbar ditangkap tim satuan tugas antikorupsi saat transaksi suap. Menurut Basaria, pemberian hadiah atau suap itu terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014," kata Basaria melalui pesan pendek, Kamis, 26 Januari 2017. Namun Basaria tak bersedia menjelaskan detail modus kejahatan yang dituduhkan kepada bekas politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

ANTARA | LINDA TRIANITA