Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Dok. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memastikan pengadaan blangko KTP elektronik (atau e-KTP) dilaksanakan Januari-Februari 2017. Ini untuk memenuhi kebutuhan sekitar 7 juta keping sehingga masyarakat harus lebih bersabar.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik ada sekitar 3-4 juta jiwa. Ia meminta masyarakat lebih proaktif, khususnya yang bermukim di 101 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah.
"Dengan merekam dulu biar hak pilihnya tidak hilang," kata Tjahjo setelah menghadiri acara Desa Cerdas (Smart Village) di Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Kamis, 26 Januari 2017.
Tjahjo menjelaskan, perekaman KTP elektronik berfungsi untuk memastikan apakah warga pemohon masih sesuai dengan domisili. Ia menargetkan, pertengahan tahun ini, sebanyak 183 juta jiwa penduduk Indonesia yang wajib sudah punya KTP elektronik
Ditanya apakah pengadaan blangko KTP elektronik dapat memenuhi kebutuhan angka 7 juta keping, dia mengatakan, "Berusaha, berusaha. Kenapa terlambat? Karena kemarin itu nyetaknya di Belanda dan Prancis."
Tjahjo juga menyebutkan langkah antisipasi agar kekosongan blangko KTP elektronik tidak kembali terulang ke depannya. "Seperti mengemudikan kendaraan tidak bisa langsung memacu persneling empat," ujar Tjahjo.
Walaupun ada proses hukum, Tjahjo mengklaim, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri optimistis program pengadaan blangko KTP elektronik dapat terus berjalan. "Bila target KTP elektronik dapat diselesaikan pertengahan tahun ini, akan menjadi program e-Voting untuk Pemilu 2019. Langkah kami satu-dua, satu-dua. Tidak bisa ngebut," tuturnya.
