TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo hari ini. Ada lima hal yang dibahas mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hingga haluan negara.

"Kami menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan tugas MPR. Penekanannya pada sosialisasi," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat ditanyai awak media di Istana Kepresidenan, Selasa, 24 Januari 2017.

Baca juga: Rapat dengan MPR, Presiden Jokowi Gunakan Tablet

Terkait UU MD3 diatas, Zulkifli mengatakan, MPR telah menyampaikan kepada Presiden bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan revisi itu. Zulkifli mengatakan MPR menganggap hal itu sebagai domain DPR. Adapun catatan dari MPR hanyalah soal persidangan bersama DPR dan DPD pada tanggal 16 Agustus nanti agar dinyatakan sebagai sidang MPR.

"Karena anggota MPR itu ya DPR dan DPD, jadi dinyatakan sebagai sidang MPR," ujar Zulkifli Hasan. Zulkifli menambahkan MPR pun tidak berkeberatan soal penambahan pimpinan yang rencananya akan bertambah satu untuk mengakomodir pemenang Pemilu Legislatif 2014 yaitu PDIP.

Simak pula: Pendidikan Moral Pancasila Perlu Dimulai Lagi

Mengenai haluan negara, pimpinan MPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pembahasannya masih berjalan. Zulkifli mengatakan pembahasannya tidak mudah mengingat hampir setiap fraksi memiliki pandangannya sendiri soal apa yang perlu dimasukkan ke dalam Haluan Negara.

"Perdebatan itu biasa. Ini bahkan belum rumusannya. Cuma, kami sepakat bahwa haluan negara sifatnya harus filosofis ideologis. Kalau detil, nanti ada pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang," ujarnya.

Lihat juga:
MPR Memperluas Ownership GBHN
Mayoritas MPR Sudah Sepakat Haluan Negara Dihidupkan

Ditanyai apakah ada masukan dari Presiden Joko Widodo soal Haluan Negara, Zulkifli mengatakan tidak ada. Namun, Presiden Joko Widodo meminta agar pembahasan haluan negara tetap melihat momentum agar tidak bertubrukan dengan agenda pembahasan lainnya.

Selain UU MD3 dan Haluan Negara, hal yang dibahas antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan MPR hanyalah perayaan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus, perayaan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, dan tentang Lembaga Pemantapan Pancasila.

ISTMAN MP

Baca juga:
Mahasiswa UII Itu Diinjak dan Punggungnya Disabet Rotan 10 Kali
Korupsi E-KTP, KPK Kembali Periksa Pejabat BPKP