Ki-Ka: Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Maruf Amin, Wakil Sekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain, saat konfrensi press mengenai pernyataan sikap MUI terhadap masalah penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. di kantor MUI Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan lembaganya akan menggelar rapat untuk membahas perginya salah satu anggota MUI, Istibsyaroh, ke Israel pada Selasa, 24 Januari 2017.
Anwar menuturkan perginya Istibsyaroh ke Israel tidak terkait dengan MUI. Bahkan MUI tidak mengetahui adanya kunjungan itu. Begitu juga rombongan yang dibawa Istibsyaroh.
"Yang jelas, Selasa nanti akan kami rapatkan. Saya belum bicara kemungkinan akan dihentikan, bergantung pada keputusan rapat, apakah akan dihentikan, cukup ditegur, atau bagaimana," ujar Anwar saat dihubungi Tempo, Jumat, 20 Januari 2017.
Istibsyaroh merupakan Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Israel, Istibsyaroh mengunjungi Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv pada Rabu, 18 Januari 2017.
MUI baru mengetahui adanya kunjungan itu berdasarkan foto kunjungan yang ramai dimuat media massa. Setelah mengetahui adanya kunjungan tersebut, MUI mengaku menyayangkan sikap Istibsyaroh. Sebab, bagaimanapun MUI didirikan di Indonesia dan patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sikap MUI kan sama dengan negara. Indonesia kan belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam UUD 45 kan disebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sedangkan apa yang dilakukan Israel hari ini kan menjajah tanah Palestina," ucap Anwar.
MUI: Gerakan Boikot Produk yang Terafiliasi Israel Wujud Komitmen Mendukung Palestina
33 hari lalu
MUI: Gerakan Boikot Produk yang Terafiliasi Israel Wujud Komitmen Mendukung Palestina
MUI juga menghimbau masyarakat berpantang dari mengkonsumsi produk yang diproduksi oleh perusahaan yang mempromosikan segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, termasuk LGBT, terorisme, dan ultra liberalisme.
