TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2014 dan 2015. Polisi pun memanggil Sylviana Murni untuk dimintai keterangan dan dokumen.

Wanita yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017 itu adalah Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI periode 2015-2016. Dia juga pernah menjadi pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta periode 2013-2014.

"Memang benar ada undangan untuk dimohon hadir kepada Bu Sylviana bahwa dalam penyelidikan yang berjalan penyidik memerlukan bahan keterangan beliau," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Januari 2017.

Baca: Soal Dana Bansos, Sylviana: Kayaknya Enggak Pernah Kena Kasus

Boy berujar, Sylviana diminta hadir pada Jumat, 20 Januari 2017, di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Kuningan, Jakarta, untuk memberikan keterangan dan informasi sepanjang yang dia ketahui.

"Yang menjadi obyek penyelidikan berkaitan dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana bansos beberapa tahun sebelumnya," tutur Boy. "Tapi ini adalah ranah penyelidikan yang tidak bisa disampaikan secara detail soal perkara apa beliau diminta hadir."

Boy mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. "Belum dalam konteks penyidikan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut, yang jelas ini sebagai pihak yang mengetahui informasi berkaitan dengan itu. Ini penggalian keterangan dan informasi."

Dalam surat pemanggilan Sylviana, dia diminta hadir pada pukul 09.00 WIB. Pemanggilan Sylviana merujuk pada laporan informasi nomor LI/46/XI/2016/Tipidkor tertanggal 24 November 2016 serta surat perintah penyelidikan nomor Sprin.Lidik/04/I/2017/Tipidkor tertanggal 6 Januari 2017.

REZKI ALVIONITASARI

Baca: Sylviana Murni Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana Pramuka