TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian memimpin upacara Pelepasan Kontingen Formed Police Unit (FPU) IX ke Sudan di halaman Baharkam Polri, Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Januari 2017.

Satgas FPU memiliki tugas melakukan pengendalian ketertiban umum dan perlindungan terhadap personel, fasilitas PBB, serta mendukung operasi Kepolisian yang membutuhkan bantuan FPU, termasuk melindungi warga sipil. Satgas FPU juga akan terlibat aktif dalam kegiatan community policing terhadap para internally displaced persons (IDPs) atau pengungsi korban konflik di Darfur, Sudan.

Baca juga:
Pemimpin Umat Terbelah: Moderat dan Kanan, Hamdan Prihatin
Polisi: Kasus Rizieq Diduga Hina Pancasila ke Penyidikan

Untuk tahun ini, Polri akan memberangkatkan Kontingen Garuda Bhayangkara II FPU 9 untuk menggantikan Satgas FPU 8 yang akan purna tugas. Kontingen FPU Indonesia 9 dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Ahmad Arif Sopiyan dengan 140 anggota terdiri dari 100 personel pasukan taktis dan 40 personel pendukung.

Kontingen ini adalah hasil rekrutmen dari 29 Polda dan 4 Satuan Kerja Mabes Polri. Setelah lulus, mereka mendapat latihan pra operasi yang meliputi kemampuan bahasa, teknis kepolisian, kemampuan spesifik sesuai perannya dalam satgas, dan latihan untuk menampilkan seni budaya khas Indonesia. Satgas ini rencananya berangkat ke Darfur, Sudan, pada Jumat, 20 Januari 2017 dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan penerbangan charter PBB.

Tito mengatakan Polri konsisten mengirimkan anggotanya untuk misi perdamaian. "Dan PBB sangat percaya kepada kita, baik Polri dan TNI. Bahkan mendapat award sebagai contoh bagi kontingen lain," kata Tito seusai upacara. Dia mengatakan hal itu menjadi bukti bahwa Polri dan TNI tidak kalah maju dengan negara lain. "Cirinya adalah kedisiplinan kita luar biasa. Kedua profesional, artinya pelatihan selama ini baik."

Menurut Tito, Polri mengirimkan anggota misi perdamaian setiap tahun di berbagai negara. Hal ini, kata dia, menjadi peluang Polri untuk melaksanakan konstitusi yaitu turut memelihara perdamaian dunia, sekaligus memberi kesempatan kepada prajurit untuk menonjolkan bangsa Indonesia. "Selain nama baik dan citra, juga memberi kesempatan bagi anggota kita untuk berwawasan luas. Mohon doa agar 140 personel terbaik Polri dapat bekerja dengan baik," ujarnya.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Bekto Suprapto, mengatakan akhir tahun 2016 dia mengunjungi Sudan dan mendengar beberapa pendapat orang tentang polisi Indonesia yang berada di sana. "Polisi Indonesia adalah yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya," kata dia menirukan ucapan pemerintah di sana.

Sementara itu, beberapa warga yang ditemui Bekto juga ada yang pandai mengungkapkan sapaan berbahasa Indonesia karena bergaul dengan polisi Indonesia. Seperti "Selamat pagi Bapak", "Siap Bapak", dan "Terima kasih Bapak".

Polri berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia sejak tahun 1989 dengan mengirimkan 50 personel civilian police ke misi perdamaian PBB, Untag ke Namibia yang ketika itu baru merdeka. Sejak saat itu Polri selalu aktif dalam misi PBB dengan mengirim anggota ke Kamboja, Mozambik, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Afghanistan, Haiti, Sudan, Somalia, dan Sudan Selatan. Keikutsertaan ini disebut sebagai wujud komitmen Polri untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Polri pertama kali mengirim satgas Formed Police Unit (FPU) ke misi pemeliharaan perdamaian PBB-Uni Afrika di Darfur, Sudan pada 15 Oktober 2008. Program ini dilegalisasi dengan perjanjian atau MoU antara Indonesia dengan PBB. Dalam MoU disebutkan Polri mengirimkan FPU Polri yang terdiri dari 140 personel polisi dengan penugasan selama satu tahun.

REZKI ALVIONITASARI