Kompolnas Minta Kapolda Jawa Barat Mundur dari GMBI  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 17 Januari 2017 22:40 WIB

Kapolda Sulawesi Selatan Irjon Pol Anton Charliyan Menunjukkan barang bukti berupa ikan yang sudah diberi formalin. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam kekerasan yang terjadi saat kerusuhan kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Jawa Barat. Komisioner Kompolnas Inspektur Jenderal Purnawirawan Bekto Suprapto meminta Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan segera melepaskan jabatannya dari kepengurusan Dewan Pembina GMBI.

“Kompolnas mengimbau Kapolri meminta Kapolda Jawa Barat segera melepaskan jabatannya dari kepengurusan Dewan Pembina GMBI,” kata Bekto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017. Menurut Bekto, pelepasan jabatan sebagai Dewan Pembina GMBI untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam menangani permasalahan FPI dan GMBI.

Baca: Cara Karawang Damaikan GMBI dan FPI: Pertandingan Sepak Bola

Ia mendorong agar kepolisian akuntabel dan transparan dalam memproses hukum insiden tersebut. Bekto berharap fungsi deteksi dini kepolisian berjalan lebih optimal. “Sehingga intervensi dari tingkatan potensi gangguan dan ambang gangguan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Bekto.

Konflik antara FPI dan GMBI berawal dari insiden pembakaran yang terjadi Jumat pekan lalu sekitar pukul 02.00. Polisi pun menangkap dan memeriksa 20 orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Senin kemarin, massa FPI berunjuk rasa di depan Mabes Polri dan menuntut Tito mencopot jabatan Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

Anton dituding memprovokasi anggota ormas GMBI menyerang anggota FPI di Bandung. Ia mengaku sudah menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk saat memeriksa Imam Besar FPI Rizieq Syihab.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Polisi Ditangkap Polisi karena Terlibat Narkoba, Kompolnas: Pelaku Bisa Kena TPPU

18 Agustus 2022

Polisi Ditangkap Polisi karena Terlibat Narkoba, Kompolnas: Pelaku Bisa Kena TPPU

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyatakan polisi terlibat narkoba bisa dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang TPPU.

Baca Selengkapnya

Kompolnas Bela Narasi Ferdy Sambo, LBH Jakarta: Bentuk Lembaga Pengawas Independen

15 Agustus 2022

Kompolnas Bela Narasi Ferdy Sambo, LBH Jakarta: Bentuk Lembaga Pengawas Independen

LBH Jakarta menilai Kompolnas membela narasi Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir J sehingga perlu dibentuk lembaga pengawas independen.

Baca Selengkapnya

Misteri Kematian Akseyna, Surat Telat Tiba 1 Bulan, dan Kompolnas Minta Maaf

7 Agustus 2022

Misteri Kematian Akseyna, Surat Telat Tiba 1 Bulan, dan Kompolnas Minta Maaf

Poengky Indarti mengungkapkan meminta maaf atas surat yang nyasar berkaitan dengan meninggalnya Akseyna.

Baca Selengkapnya

BIN - Polisi Ikut 'Lobi' Omnibus Law, KontraS: Seperti Era Orba

15 Februari 2020

BIN - Polisi Ikut 'Lobi' Omnibus Law, KontraS: Seperti Era Orba

KontraS mengkritik keterlibatan BIN dan Polisi dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja antara polisi dengan BIN.

Baca Selengkapnya

Kompolnas Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Polda Metro dan Jatim

18 September 2019

Kompolnas Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Polda Metro dan Jatim

Surat Kompolnas tersebut, diharapkan dapat ditanggapi oleh masing-masing Kapolda, mengenai klarifikasi dari kasus-kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Dukung Veronica Koman, Aktivis HAM Lapor ke Kompolnas

18 September 2019

Dukung Veronica Koman, Aktivis HAM Lapor ke Kompolnas

Veronica Koman dianggap sebagai korban kesewenang-wenangan Polda Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Kasus Richard Muljadi, Kompolnas Dukung Bareskrim Awasi

3 September 2018

Kasus Richard Muljadi, Kompolnas Dukung Bareskrim Awasi

Penyidikan Richard Muljadi sedang berjalan di Polda Metro Jaya setelah pengusaha muda yang juga cucu konglomerat itu ditangkap pada 22 Agustus 2018.

Baca Selengkapnya

Kompolnas Ungkap 3 Penyebab Menumpuknya Pangkat Kombes di Polri

4 Juli 2018

Kompolnas Ungkap 3 Penyebab Menumpuknya Pangkat Kombes di Polri

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan akan ada penghentian kenaikan jabatan ke pangkat kombes di Polri untuk sementara.

Baca Selengkapnya

Kompolnas: Keputusan Kapolri Soal Moratorium Kombes Terlambat

4 Juli 2018

Kompolnas: Keputusan Kapolri Soal Moratorium Kombes Terlambat

Kompolnas menyatakan penumpukan pangkat di Polri bukan hanya pada pangkat kombes saja. Tetapi juga pada pangkat ajun inspektur tingkat satu.

Baca Selengkapnya

Banyak Perwira yang Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

25 Maret 2018

Banyak Perwira yang Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

Perwira menganggur itu, kata anggota Kompolnas, biasanya terjadi selepas sekolah pimpinan Polri. Banyak jabatan kosong di polda di luar Jawa.

Baca Selengkapnya