Laskar FPI dan simpatisan berhadapan dengan polisi saat memblokir sebagian Jalan Soekarno Hatta di depan Mapolda Jawa Barat, Bandung, 12 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam peristiwa kekerasan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Jawa Barat. Komisioner Kompolnas Inspektur Jenderal Purnawirawan Bekto Suprapto mendorong kepolisian bersikap akuntabel dan transparan dalam menjalankan proses hukum terhadap insiden tersebut.
Bekto berharap fungsi deteksi dini kepolisian berjalan lebih optimal. “Sehingga intervensi dari tingkatan potensi gangguan dan ambang gangguan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Bekto, Selasa, 17 Januari 2017. Bekto berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera melakukan analisis untuk meningkatkan pencegahan dan deteksi dini.
Kompolnas, kata dia, memberikan apresiasi kepada Kepolisian Resor Bogor yang memfasilitasi musyawarah untuk memulihkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. GMBI, FPI, Majelis Ulama Indonesia, Komando Distrik Militer, dan Komando Resor Militer Kabupaten Bogor dilibatkan dalam pemulihan keadaan. “Sangat diharapkan dapat dijadikan contoh bagi jajaran kepolisian,” kata dia.
Konflik antara FPI dan GMBI pecah dalam insiden pembakaran yang terjadi pada Jumat pekan lalu sekitar pukul 02.00. Polisi menangkap dan memeriksa 20 orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Bibit permusuhan timbul sejak dua organisasi kemasyarakatan itu sama-sama berunjuk rasa saat Imam Besar FPI Rizieq Syihab diperiksa Polda Jawa Barat sehari sebelumnya.
Massa FPI protes di depan Mabes Polri dan menuntut Tito mencopot jabatan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Anton yang juga sebagai pembina GMBI dituding memprovokasi anggota ormas tersebut untuk menyerang anggota FPI di Bandung.
