TEMPO.CO, Sleman - Bekas bos lemgbaga pendidikan Primagama, Purdi E. Chandra, ditangkap polisi pada 11 Januari 2017. Ia diduga melakukan penipuan yang merugikan korbannya sebesar Rp 11 miliar.
Motivator yang kondang dengan tagline “bisnis modal dengkul” itu rupanya belum berhernti berurusan dengan hukum. Sebab, sebelumnya dia pernah mendekam di penjara karena mengemplang pajak Rp 1,2 miliar.
”Ditangkap di Bogor,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Komisaris Besar Frans Tjahyono, Jumat, 13 Januari 2016.
Setelah menjalani hukuman akibat mengemplang pajak, Purdi tetap membawa nama Primagama. Padahal lembaga yang dia pimpin itu sudah dinyatakan pailit pada 2013 atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Purdi diduga memberikan pernyataan palsu di hadapan notaris. Ia menyatakan Primagama sebagai lembaga pendidikan yang masih beroperasi.
Padahal, setelah keputusan pailit, semua asetnya telah dilelang secara terbuka. Pemenang lelang adalah PT Prima Edu Internasional. Di hadapan notaris, Purdi menyatakan aset masih dimilikinya. “Karena merasa ditipu, lembaga itu melaporkan,” kata Frans.
Purdi kini mendekam di sel tahanan Polda DI Yogyakarta. Polisi menyita barang bukti berupa surat pernyataan palsu yang dibuat oleh Purdi. Ia dijerat dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun.
Purdi, yang juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004, pernah dinyatakan pengadilan terbukti mengemplang pajak pada 2004-2005. Duit pajak yang dikemplang mencapai Rp 1,208 miliar. Ia divonis penjara 3 bulan 15 hari dan harus bayar Rp 1,208 miliar pada 26 Agustus 2014. Pengacara yang biasa mendampingi Purdi, Heriato, belum bisa dihubungi.
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
14 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.