TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia justru dari kalangan birokrasi.
Ade mengungkapkan, berdasarkan data ICW sejak 2004 sampai semester II 2016, birokrasi menduduki urutan pertama pelaku korupsi di Indonesia. "Urutan kedua adalah DPRD dan kepala daerah," tutur Ade dalam acara diskusi bertajuk "Jual Beli Jabatan Modus Baru Korupsi' yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.
Ade melanjutkan, praktik korupsi oleh birokrasi umumnya berupa pemerasan, memanipulasi tender, menganggarkan kegiatan fiktif, hingga korupsi kecil-kecilan seperti memanipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku.
"Jika birokrasi melakukan korupsi maka tujuan dari keberadaan birokrasi sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak berjalan," kata Ade.
Dia menambahkan, faktor utama praktik korupsi birokrasi berasal dari faktor eksternal yakni adanya tekanan dari atasannya yakni kepala daerah. Oknum kepala daerah, Ade berujar, kerap memaksa birokrat yang menjadi bawahannya untuk melakukan korupsi.
"Birokrasi menjadi eksekutor keputusan korupsi atasannya. Misalnya atasannya akan membagi-bagi jatah anggaran, nanti yang mengeksekusi birokrasinya," tuturnya.
Ade menekankan praktik korupsi di lingkup birokrasi merupakan cerita lama. Birokrat menurutnya akhirnya menjadi pelayan penguasa bukan abdi masyarakat. "Makanya terjadi jual beli jabatan. Ini bukan hanya bicara uang negara yang hilang, tapi bicara dampak yang lebih dahsyat, di mana negara tidak mampu melayani warganya," tutur dia.
Ade menilai langkah jangka pendek yang dapat diterapkan guna menghilangkan praktik korupsi di lingkungan birokrasi adalah dengan memperkuat keberadaan masing-masing institusi yang ada. Itu sebabnya, Ade berpendapat, korupsi tak akan berhenti kalau yang ditangkap hanya kepala daerah yang nakal.
"Kalau ditangkap kepala daerahnya saya kira tidak akan pernah kapok. Karena korupsi dengan model suap dua-duanya diuntungkan," kata dia.
