Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Katingan jika hendak memakzulkan Bupati Achmad Yantengle setelah terjerat kasus dugaan perzinahan. Tjahjo mengungkapkan kementeriannya tidak memberhentikan Achmad sebagai bupati.
Menurut Tjahjo, kasus ini sama seperti kasus Bupati Garut Aceng Fikri. "Tidak kami berhentikan, kecuali DPRD ada keputusan paripurna, seperti di Garut, untuk memberhentikan," kata Tjahjo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.
Menurut Tjahjo, pemakzulan adalah hak anggota DPRD Katingan. "Bagaimana seorang kepala daerah di daerah yang kecil, tidak punya wibawa di mata masyarakatnya. Kan repot," kata politikus senior PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Yantengle dilaporkan polisi berinisial Ipda SH, yang menduga sang Bupati melakukan perselingkuhan dengan istri SH, FY. Kepala Kepolisian Resor Katingan Ajun Komisaris Besar Tato P. Suyono mengatakan Yantengle telah menjalani pemeriksaan dan tidak ditahan. Dalam kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan Yantengle sebagai tersangka.
Tjahjo pun meminta kepolisian tidak ragu menindak Yantengle. "Proses peradilan harus dijalani hingga berkekuatan hukum tetap," ujar Tjahjo.
