Ke Pasar Kramat Jati, Ketua DPR Minta Dibentuk Badan Pangan  

Reporter

Kamis, 12 Januari 2017 11:46 WIB

Ketua DPR Setya Novanto didampingi perwakilan dari Komisi Pertanian, Komisi Perdagangan dan Komisi Sosial berdialog dengan seorang pedagang cabai untuk memantau harga di pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur, 12 Januari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan pemerintah harus segera membentuk badan pangan untuk mengatur jalur distribusi. Setya menyampaikan hal itu saat sidak ke Pasar Induk Kramat Jati untuk mengecek harga cabai yang melonjak.

Menurut Setya, lonjakan harga cabai itu terjadi karena faktor cuaca. Meskipun harga cabai kini sudah menurun, dia tetap meminta pemerintah membentuk badan pangan. Hal itu agar tercipta kestabilan harga.

Baca juga:
Hadi Tjahjanto Benarkan Akan Dilantik Jadi KSAU Besok
Rizieq Diperiksa Hari Ini, Massa FPI Penuhi Polda Jawa Barat


"Supaya jangan menguntungkan tengkulak, tapi menguntungkan petani," ucapnya di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017. Dia pun berharap masalah-masalah yang ada di antara produsen, distributor, dan pedagang mereda.

Ketua Umum Partai Golongan Karya ini berujar, saat ini, harga cabai sudah turun sekitar Rp 20 ribu. Di Pasar Kramat Jati, harga cabai merah sebesar Rp 80 ribu per kilogram, cabai rawit kecil Rp 45 ribu per kg, dan rawit keriting Rp 30 ribu per kg.

Sebelumnya, harga cabai merah sempat menyentuh harga di atas Rp 100 ribu. "Kemarin tertinggi harga cabai merah sekitar Rp 105 ribu per kg," tutur Giman, pedagang cabai yang ditemui Setya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pangan Herman Khaeron mengatakan masalah yang dihadapi pedagang, selain jalur distribusi, adalah penyakit tanaman. "Sehingga kualitas dari cabai ini turun," ujarnya.

AHMAD FAIZ

Simak pula:
Pria Teriak 'Bebaskan Ahok' Ini Bukan Sekuriti Artha Graha
Temui Pimpinan DPR, Rizieq & GNPF-MUI Adukan Logo Palu-Arit






Advertising
Advertising







Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya