TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Taiwan memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di sana. Pasalnya, saat ini, masih banyak kasus pelanggaran dan perlakuan yang kurang manusiawi terhadap pekerja Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor perikanan.
Hal itu disampaikan Hidayat ketika menerima kunjungan Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) John C. Chen di kantornya, Senin, 9 Januari 2017. Menanggapi permintaan Hidayat itu, Chen berjanji segera menindaklanjuti kasus itu dan menyampaikan pesan kepada pemerintah Taiwan.
Hidayat pun menyampaikan penghargaan atas kerja sama serta hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Taiwan yang telah berjalan baik selama ini. “Taiwan dan Indonesia banyak melakukan kerja sama dalam bidang perdagangan, pertanian, juga pendidikan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Januari 2017.
Menurut Hidayat, di bidang pendidikan, pemerintah Taiwan banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia, baik di jenjang sarjana maupun pascasarjana.
Sementara itu, John Chen menuturkan kebijakan baru pemerintah Taiwan dalam politik luar negeri adalah memperluas hubungan dengan negara-negara besar, seperti Indonesia.
Hubungan yang dibangun kata dia, bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam hal sosial-budaya. Hubungan Indonesia dengan Taiwan juga sudah berlangsung sejak lama, di antaranya dengan banyaknya orang Taiwan yang menikah dengan orang Indonesia. “Bagi Taiwan, Indonesia merupakan negara penting, karena terdapat 300 ribu TKI yang bekerja di Taiwan.”
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
3 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
3 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
