Sebuah grup kesenian Barongan mewarnai aksi mendukung pendirian pabrik Semen Rembang di kantor Gubernur Jawa Tengah, 23 Desember 2016. Massa membawa spanduk dan poster dukungan kepada Gubernur Ganjar untuk tetap mendirikan pabrik semen. Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera mengambil keputusan terkait dengan polemik pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.
Ketidakjelasan berlanjut atau tidaknya pabrik ini akan semakin membuat situasi terus memanas. “Kami berharap segera ada upaya titik temu antara Pemerintah Provinsi dengan warga Kendeng yang memprotes pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang,” kata Wakil Ketua Komisi D (bidang pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Ahad, 8 Januari 2017.
Akhir-akhir ini, dua kubu dari pendukung dan penolak pabrik semen di Rembang menggelar unjuk rasa. Bahkan, sejak 20 hari lalu, warga penolak pabrik semen terus-menerus berunjuk rasa setiap hari di halaman kantor gubernur.
Hadi menyatakan Ganjar harus menemui, duduk bersama, dan mencari solusi masalah ini. “Warga Rembang yang memprotes itu bagian dari rakyat Jawa Tengah yang menjadi tanggung jawab gubernur,” kata Hadi.
Menurut Hadi, warga yang demo setiap hari membutuhkan biaya dan energi yang tak sedikit. Sehingga alangkah lebih baik perlu ada titik temu antara Gubernur dan rakyatnya yang sedang melakukan protes.
“Jangan sampai semakin berlarut-larut,” kata Hadi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah ini meminta semua pihak untuk menahan diri terkait dengan persoalan pembangunan pabrik semen, baik yang setuju atau yang tidak setuju.
Polemik pabrik semen di Rembang semakin ramai karena ada Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016, pada 5 Oktober 2016 yang membatalkan izin pendirian pabrik semen. Padahal, putusan ini sudah sampai pada level peninjauan kembali sehingga sudah tak ada upaya hukum lagi.
Gubernur Ganjar sudah bertemu dengan pendukung dan penolak pabrik semen. Namun, dalam pertemuan itu belum mencapai kesepakatan. Ganjar masih meminta waktu hingga 17 Januari mendatang, sesuai dengan waktu yang diberikan hakim MA.
