TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya tak pernah mendapat tawaran jabatan menteri atau jabatan lain yang setara dengan menteri dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga mengatakan partai yang dipimpin Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono ini sama sekali tak berminat masuk ke pemerintahan.

“Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla sudah tahu posisi Partai Demokrat. Jadi kami tak pernah mendapat tawaran,” kata Sjarifuddin seperti dimuat Koran Tempo, Kamis, 5 Januari 2017.

BACA: Gerindra Dapat 4 Kursi, PKS Menolak

Ia memastikan Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan hingga Pemilihan Umum 2019. Demokrat, ujar Sjarifuddin, merasa tidak akan mendapat masalah jika ternyata kelak menjadi satu-satunya partai oposisi.

Ia mengakui, jika benar Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera telah ditawari masuk dalam kabinet, Demokrat menjadi satu-satunya partai yang tak pernah diajak bergabung. Meski demikian, ia memastikan Demokrat akan terus mengkritik kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat.

“Kalaupun pasti kalah dalam pengambilan keputusan di parlemen, kami akan tetap berseberangan dengan pemerintah,” tutur dia.

Seorang pejabat mengatakan Jokowi berencana merombak kabinetnya pada pekan kedua atau ketiga Januari ini. Presiden juga pernah berbicara soal rencana reshuffle pada November 2016. Menurut pejabat itu, rencana reshuffle jilid tiga akan melibatkan Gerindra dan PKS. “Sudah ada pembicaraan dengan Gerindra dan PKS,” kata pejabat itu.

Jika Gerindra dan PKS menerima tawaran Jokowi, dua partai tersebut akan menyusul Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang lebih dulu menyeberang ke kubu koalisi pemerintah. Adapun sejak awal pemerintahan, Jokowi didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Pengamat politik, Johanes Kristiadi, menilai konsep oposisi tak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Menurut dia, seluruh partai politik seharusnya mendukung presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. “Tak ada masalah dengan posisi, misalnya, Demokrat sendiri,” kata dia.

Kristiadi menyatakan Jokowi melontarkan tawaran kursi kepada Gerindra dan PKS karena hendak memperkuat dukungan. Pemicunya adalah masalah yang dihadapi pemerintahan Jokowi saat berhadapan dengan isu penistaan agama dan makar. Menurut Kristiadi, gaya kepemimpinan Jokowi, yang semula ingin melangkahi peran partai dan organisasi kemasyarakatan, telah gagal.

Dalam situasi seperti itu, Jokowi butuh dukungan partai lain untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Meski demikian, ia menuturkan, dukungan dari partai lain tak harus diraih dengan cara menarik mereka ke dalam kabinet. Sebab, tawaran kursi menteri kepada partai memiliki konsekuensi politik. “Ini bisa berimbas terjadinya transaksi politik,” ujarnya.

HUSSEIN ABRI | FRANSISCO ROSARIANS