TNI Hentikan Kerja Sama dengan Australia, Begini Reaksi DPR  

Reporter

Rabu, 4 Januari 2017 18:42 WIB

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan mendalami keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force. Menurut Ketua Komisi Pertahanan DPR Abdul Kharis Almasyhari, pihaknya akan melihat penyebab utama yang mendasari keputusan tersebut.

"Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Dia mengaku belum mengetahui secara rinci dan teknis penyebabnya. Namun, menurut dia, sebagai negara tetangga, Indonesia dan Australia harus saling menghormati.

Baca: Soal Kerjasama Militer, Ryamizard Mau Temui Menteri Pertahanan Australia

Abdul Kharis menilai langkah penghentian sementara kerja sama itu sudah tepat. Hal itu bisa mendinginkan suasana dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara. "Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mendukung penuh keputusan TNI untuk menghentikan sementara kerja sama latihan militer dengan Australia. Menurut dia, sudah seharusnya negara itu menghargai Indonesia sebagai mitra yang sejajar bukan melecehkan.

Bobby menduga militer Austraia iri dengan kemampuan prajurit TNI. Misalnya, kata dia, menjuarai lomba menembak di Australia. Dia menambahkan, seharusnya Australia berterima kasih kepada Indonesia karena TNI mau berbagi ilmu.

"Militer Australia kali ini menunjukan itikad tidak baik yang cenderung provokatif," ujarnya. "Rapat kerja masa sidang berikut, akan kami konfirmasikan secara rinci bagaimana bentuk pelecehan tersebut."

Menurut dia, masyarakat Indonesia berhak tahu siapa sahabat Indonesia yang benar-benar menghormati bangsa Indonesia.

Namun, Bobby masih berharap kejadian itu adalah kesalahpahaman. Apabila benar ada pelecehan, kata dia, bukan hanya penghentian kerja sama, kalau perlu langkah-langkah diplomatik harus dilakukan.

Sebelumnya, Markas Besar TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antarkedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia.

"Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto, di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI.

Dia menjelaskan ada masalah teknis yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama. Semuanya masih dalam evaluasi dan perlu adanya penyempurnaan, serta perlu ada peningkatan agar hal-hal teknis bisa diperbaiki.

"Intinya kerja sama ini mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling menghargai," tuturnya.

Dia mengatakan penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar-pejabat.

ANTARA

Baca juga:
Penulis Jokowi Undercover,Tito: Mohon Maaf, Intelektualnya..
2 Alasan Jokowi Akan Reshuffle Kabinet?

Berita terkait

Prabowo Teken Kerja Sama Pertahanan 'Bersejarah' dengan Menhan AS

17 November 2023

Prabowo Teken Kerja Sama Pertahanan 'Bersejarah' dengan Menhan AS

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin.

Baca Selengkapnya

Kementerian Pertahanan Bertemu BUMN Senjata Prancis Bahas Produksi dengan Pindad

23 April 2022

Kementerian Pertahanan Bertemu BUMN Senjata Prancis Bahas Produksi dengan Pindad

Kementerian Pertahanan menerima kunjungan Chief Representative Officer Nexter Systems Indonesia, Thomas Gerard.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

29 Juni 2019

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

Thamrin City di Jakarta Pusat, rupanya bukan hanya tempat pusat belanja atau mal tapi di atas atapnya terdapat kompleks perumahan mewah dua lantai.

Baca Selengkapnya

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

6 Desember 2018

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

Lurah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Samsul Ma'arif, mengatakan korban crane ambruk bakal memperoleh ganti rugi dari kontraktor.

Baca Selengkapnya

Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

13 Agustus 2018

Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

Petugas hingga saat ini pun belum bisa memperkirakan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.

Baca Selengkapnya

Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

13 Agustus 2018

Kebakaran di Matraman, 21 Mobil Pemadam Dikerahkan

Hingga berita ini diturunkan petugas masih mengatasi kebakaran itu dan belum ada laporan tentang korban jiwa.

Baca Selengkapnya

Menjelang Asian Games, Sandiaga Uno Stop Produksi Tempe Kali Item

26 Juli 2018

Menjelang Asian Games, Sandiaga Uno Stop Produksi Tempe Kali Item

Sandiaga Uno mengatakan menjelang perhelatan Asian Games 2018 pihaknya segera menghentikan proses produksi tempe di sekitar Kali Item.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya