Helikopter SAR tempur EC-725 Super Cougar pesanan Kementerian Pertahanan di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, 25 November 2016. Helikopter ini mampu membawa 12 orang awak. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan akan menelusuri dugaan pelanggaran di balik pembelian helikopter AgustaWestland AW-101. Pembelian helikopter ini seharusnya sudah batal pada pertengahan 2016.
Jokowi berujar akan mengambil langkah selanjutnya setelah mendapat penjelasan lengkap dari pihak TNI. "Saya juga akan tanyakan ke Kementerian Pertahanan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas, kalau ada penyelewengan tahu sendiri akibatnya," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Rabu, 28 Desember 2016.
Jokowi menyatakan ingin industri pertahanan Indonesia berkembang. Karena itu, jika industri pertahanan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan TNI, hasil industri lokal itu yang akan diprioritaskan. "Sejak awal, kalau bisa dalam negeri, ya dalam negeri. Kalau dari luar, itu harus ada hitungannya," ujar Jokowi.
Sebelumnya, pihak TNI AU menyebutkan pembelian helikopter AW101 tetap dilakukan karena berbeda dengan rencana pemerintah. Pembelian helikopter AW101 yang dibatalkan adalah yang akan digunakan untuk kebutuhan VVIP. Adapun pembelian helikopter yang dilakukan TNI AU akan digunakan untuk kebutuhan SAR.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan akan mengecek kembali pembelian helikopter apakah ada unsur pelanggaran atau tidak. Sebab, berdasarkan sepengetahuannya, kontrak pembelian sudah dibatalkan.
"Saya sudah membuat surat untuk pembatalan kontrak," kata Gatot setelah mengisi ceramah umum di kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Desember 2016. "Sudah lama (pembuatan surat pembatalan)."
Wacana pembelian helikopter buatan Inggris tersebut telah bergulir sejak 2015. Sebelumnya, TNI Angkatan Udara (AU) berencana mendatangkan tiga helikopter AW101 pada 2016 dan 2018. Rencananya, helikopter AW 101 akan digunakan untuk tamu VIP, termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI serta tamu negara.
Namun, Jokowi telah membatalkan pembelian karena dianggap terlalu mahal. Meski telah dibatalkan, baru-baru ini TNI AU diberitakan tetap melakukan pembelian helikopter AW101 untuk keperluan pasukan dan SAR Tempur.
