Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbincang dengan salah satu anggota polisi sebelum meninggalkan PN Jakarta Utara, di Jakarta, 20 Desember 2016. REUTERS/ADEK BERRY/Pool
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben sekaligus terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku pasrah dengan keputusan kepolisian dan Mahkamah Agung memindahkan tempat sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada ke Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. "Kami nurut saja, wong (saya) udah terdakwa, mau ngapain," ucap Ahok saat ditemui di Rumah Lembang pada Jumat, 23 Desember 2016.
Ahok mengaku mengikuti di mana pun ia akan disidang. Beberapa pekan lalu, Ahok juga telah menjalani dua kali sidang terkait dengan kasus penistaan agama. Dia pasrah karena kewajiban terdakwa harus mengikuti peraturan peradilan. "Emang kalau enggak mau datang, boleh?"
Ahok tak bicara banyak terkait dengan pemindahan proses peradilan dari bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada itu ke Kementerian Pertanian. Gara-gara menghadapi sidang, Ahok juga mengaku tak bisa liburan ke luar negeri karena dicegah. Ia memutuskan menghabiskan libur natal bersama keluarga di rumah.
Dia berencana berdoa di gereja dan liburan di rumah. Selain itu, ia mengagendakan blusukan ke beberapa wilayah di Jakarta. Namun ia tidak membeberkan wilayah mana yang akan ia kunjungi nantinya.
Sebelumnya, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan memutuskan memindah tempat sidang Ahok karena alasan keamanan. Menurut dia, tempat sidang di PN Jakarta Utara sangat sempit. Pengunjung sidang yang membludak juga berdampak pada kemacetan di sepanjang Jalan Gajah Mada.
Rencananya, Ahok akan sidang di tempat yang dulu pernah digunakan Abu Bakar Baasyir saat sidang perkara terorisme. Sidang mulai dipindah pada pekan depan. Ada sekitar 2.000 polisi yang disiagakan untuk mengamankan proses persidangan. "Saya sudah meninjau lokasinya. Di sana kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas," kata Iriawan pada Kamis, 22 Desember lalu.
