Pelajar mengumpulkan buku pelajaran dari bangunan sekolahnya yang telah dibersihkan oleh relawan yang ambruk akibat gempa di SD Negeri Tampui, Pidie Jaya, Aceh, 17 Desember 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono membentuk satuan tugas infrastruktur untuk mempercepat penanganan bencana gempa di Aceh.
Satuan tugas di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut melaksanakan rekonstruksi dan fokus pada pembangunan infrastruktur berupa sekolah, kantor pemerintah, pasar, masjid, dan pesantren.
"Kami kira infrastruktur PUPR tidak banyak yang mengalami kerusakan, tapi kami ditugaskan segera melakukan identifikasi dan melakukan rekonstruksi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga melalui siaran tertulisnya, Senin, 19 Desember 2016. Adapun Danis ditunjuk Basuki untuk melaksanakan tugas tersebut.
Danis mengatakan, pihaknya akan mengutamakan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Bangunan sekolah akan direhabilitasi dan segera direkonstruksi setelah melalui audit dan pembersihan dari puing-puing bangunan. Sebab, peserta didik akan mulai masuk sekolah pada awal Januari 2017.
"Dengan adanya bangunan sementara, diharapkan anak-anak sekolah tidak mengalami trauma berkepanjangan," ujar Danis.
Menurut Danis, rehabilitasi dan rekonstruksi akan dibagi dalam tiga program. Pertama, pembersihan puing-puing yang dilaksanakan dua pekan sampai akhir Desember 2016.
Tahap kedua, pihaknya akan melaksanakan pembangunan ruang kelas sementara yang ditargetkan selesai pada akhir Januari 2017. Pembangunan ruang kelas akan dilaksanakan BUMN konstruksi dan konsultan sebagai pengawas.
Tahap ketiga, dia berujar, akan dilaksanakan rekonstruksi sekolah secara permanen dari Februari-Desember 2017. Tahap ini juga akan dilaksanakan BUMN konstruksi dan konsultan sebagai pengawas.
Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016, 159 sekolah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan dan berat.
Dari angka tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pembersihan lebih dulu sambil melakukan audit teknis dan nonteknis sebagai acuan tindak lanjut apakah harus direkonstruksi atau hanya perbaikan.
"Saat ini, BNPB telah membersihkan 13 sekolah. Delapan di antaranya sudah bersih 100 persen. Kami akan fokus di 13 sekolah tersebut," kata Danis.
Kementerian PUPR juga menyuplai air bersih dan sanitasi untuk para pengungsi. Tercatat sudah ada 46 hidran air umum dan sepuluh toilet portable yang terpasang di lokasi pengungsian di Kabupaten Bireun dan Pidie Jaya.
