Ilustrasi Ujian Nnasional (UN) tingkat SMA dan sederajat. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana moratorium Ujian Nasional pada 2017 batal terlaksana. Sebab, Presiden Joko Widodo memandang pelaksanaan UN masih penting, terutama untuk mengukur kualitas dan kemampuan pelajar Indonesia.
"Akan menjadi benchmarking para siswa," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat mengumumkan kelanjutan UN di Istana Kepresidenan, Senin, 19 Desember 2016.
Sebelumnya, rencana moratorium UN berembus kencang saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mempresentasikan hal tersebut di depan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dua pekan lalu. Dalam rapat tersebut, ia menyebutkan UN terbukti tak efektif meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia dan membuat kegiatan belajar-mengajar di sekolah hanya fokus pada mata pelajar yang diujikan dalam UN.
Presiden Jokowi tak segera mengambil keputusan kala itu karena Wakil Presiden Jusuf Kalla menentang moratorium UN. Menurut Kalla, UN dibutuhkan untuk standardisasi kualitas pelajar Indonesia. Tanpa UN, menurut ia, akan sulit mengukur hal tersebut.
Pramono menuturkan keputusan mempertahankan UN bukan berarti tanpa langkah perbaikan. Ia berujar sejumlah langkah perbaikan akan dilakukan, terutama peningkatan kualitas guru. Guru-guru yang telah tersertifikasi akan ditingkatkan kemampuannya untuk memastikan capaian siswa pada UN meningkat.
Selain itu, Pramono menyebutkan akan ada perbaikan kisi-kisi nasional untuk memastikan siswa siap menghadapi UN. Dalam kegiatan belajar-mengajar, kisi-kisi umumnya berupa latihan soal yang diprediksi akan diujikan.
"Jadi akan ada berbagai penyempurnaan dan perbaikan," ujar Pramono.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
17 jam lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
