Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini berkunjung ke Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo memanfaatkan pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, serta Taufik Kurniawan itu, untuk menanyakan perkembangan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Menurut Fahri, Jokowi menanyakan hal-hal teknis, seperti soal penambahan kursi pimpinan DPR. "Presiden memang bertanya beberapa hal teknis yang kami jawab bahwa pada dasarnya tidak ada masalah," ujar Fahri saat memberikan keterangan seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Jumat, 16 Desember 2016.
Revisi UU MD3 saat ini tengah menjadi sorotan. Sebab, pembahasan revisi itu berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan di DPR dan MPR. Adapun partai yang mendorong revisi tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selaku partai pemenang pemilu, PDIP menginginkan satu kursi pimpinan di DPR dan MPR.
Fahri melanjutkan para pimpinan DPR juga menyampaikan kepada Presiden bahwa pembahasan revisi UU MD3 akan dilakukan selama masa reses. Dengan begitu, tidak perlu menunggu masa sidang berikutnya pada 10 Januari 2017.
"Sekarang tinggal pemerintah harus mengirimkan surat presiden yang mengutus pejabat setingkat menteri untuk melakukan pembahasan bersama DPR. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan," ujar Fahri.
