Gerindra Setuju PDIP Dapat Kursi Pimpinan DPR  

Reporter

Selasa, 13 Desember 2016 14:21 WIB

Ketua Fraksi Grindra Ahmad Muzani. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Utut Adianto di ruang Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pagi tadi, Selasa, 13 Desember 2016. Menurut dia, pertemuan itu adalah komunikasi pertama antara Gerindra dan PDIP terkait dengan rencana penambahan jumlah kursi pimpinan DPR.

Muzani mengatakan Gerindra setuju PDIP mendapatkan satu kursi pimpinan DPR. "Kami enggak keberatan. Kekuasaan harus dibagi agar stabilitas bisa tercapai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Desember 2016.

Gerindra, kata Muzani, menginginkan suasana kondusif di lembaga DPR. Sebab, selama 2,5 tahun ini, DPR terkesan lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri. "Padahal peran DPR ini sangat besar, harapan rakyat juga besar," ujarnya.

Muzani tak menyangkal bila penambahan kursi ini terkesan janggal. Pasalnya, jumlah pimpinan DPR yang tadinya ganjil menjadi genap. "Tapi, kalau itu kesepakatan, kami taat dan kami ikut. Yang penting gimana DPR lebih produktif dan aspiratif," tuturnya.

Ia mengakui produktivitas DPR tidak maksimal lantaran selalu berkutat pada masalah internal. "Urusan rumah tangga terus terguncang oleh masalah," kata Muzani.

Rencana penambahan kursi pimpinan DPR ini mengemuka seiring dengan diangkatnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Agar mendapat persetujuan dari Fraksi PDIP, Golkar disebut-sebut menawarkan kursi pimpinan dengan merevisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

AHMAD FAIZ

Baca juga:
Terancam 6 Tahun Bui, Suara Ahok Bergetar Baca Pembelaan
Ahok Menangis di Hadapan Majelis Hakim
Pelaku Penikaman 7 Siswa SD Tewas Dianiaya Warga yang Marah



Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya