TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tak mempermasalahkan kendati wacana moratorium atau penundaan ujian nasional (UN) yang ia gulirkan tidak disetujui dalam sidang kabinet. "Ya, tidak apa-apa. Kalau nanti itu (usulan moratorium UN) dibatalkan, berarti ujian nasional tetap diselenggarakan," ujar Muhadjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis, 8 Desember 2016.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Kantor Presiden pada Rabu, 7 Desember 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan usul moratorium ujian nasional tidak disetujui. Menurut Kalla, ujian nasional masih dibutuhkan untuk menilai mutu pendidikan di Indonesia.

Kalla menjelaskan, keberadaan ujian nasional bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya UN, pemerintah bisa mengevaluasi pendidikan yang sudah berjalan. Tanpa ujian nasional akan sulit bagi pemerintah menilai mutu pendidikan. Menurut Kalla, akan sulit mengukur level atau tingkat kemampuan pelajar bila UN dihapuskan.

Muhadjir mengatakan akan mendalami usulannya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Jika ujian nasional harus tetap diselenggarakan, Kementerian Pendidikan akan mengkaji kembali pelaksanaannya. Ujian nasional perlu dikaji kembali karena ia menilai selama ini, selain memiliki banyak sisi positif, ujian nasional memiliki banyak efek negatif. Dengan mengkaji ulang, Muhadjir berharap efek negatif dari penyelenggaraan ujian nasional dapat diminimalkan. "Akan kita telaah secara seksama, sehingga nanti kalau dilanjutkan, dampak negatifnya akan dapat kami kurangi semaksimal mungkin," kata Muhadjir.

DENIS RIANTIZA | KUKUH