Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu, 7 Desember 2016. Acara yang berbarengan dengan Anugerah Dana Rakca 2016 itu dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Tjahjo menceritakan berbagai kasus korupsi yang menjerat pemerintah daerah. "Semalam, saya enggak bisa tidur, ditelepon KPK. 'Pak Mendagri, terpaksa besok saya panggil enam kepala daerah.' Lalu saya tanya, 'Enggak bisa ditunda Pak?'. 'Enggak bisa, Pak. Buktinya sudah cukup'," tuturnya.
Tjahjo juga menceritakan, terdapat satu daerah yang seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya diciduk oleh KPK. "Sedang rapat paripurna, DPRD bubar. Seluruh anggota DPRD-nya digeledah KPK, ditemukan masing-masing Rp 2,5 juta, Rp 5 juta. Itu hebatnya KPK," katanya.
Tjahjo juga bercerita, kantornya pernah digeledah KPK. Menurut dia, terdapat seorang pegawai yang membawa oleh-oleh dari daerah. "Bawa lumpia kan boleh, tapi KPK tahu di bawah lumpia itu ada amplopnya. Bodohnya, ditulis kepada siapa. Saya udah enggak bisa ngomong. Oleh-oleh boleh. Cuma lampirannya itu," ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menangkap kepala-kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Yang terakhir, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan mark-up dan menerima suap berbagai proyek pembangunan.
