Kapolri: Hari Ini Berkas Kasus Ahok Dilimpahkan ke Kejagung. TEMPO/Darma Wijaya
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF-MUI) menyepakati sejumlah hal terkait rencana demonstrasi Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016. Setelah beberapa kali dialog, kedua belah pihak sepakat bahwa unjuk rasa tidak dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia dan sekitar Jalan Sudirman-Thamrin.
"Kami sepakat Aksi Bela Islam III akan dilakukan di Masjid Istiqlal dan lapangan Monas pukul 08.00-13.00 WIB," kata Tito dalam konferensi pers, Senin, 28 November 2016. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan hak masyarakat umum.
Tito juga menjelaskan, dalam aksi berwujud zikir dan doa bersama ini, pihaknya akan mengakomodasi sejumlah logistik yang diperlukan untuk aksi, seperti air bersih, toilet umum, tempat wudu, panggung, dan pengeras suara. "Kami juga menyiapkan barak dengan kapasitas hingga 700 orang untuk menampung para peserta yang ingin beristirahat," katanya.
Menanggapi pernyataan Kapolri, Pembina GNPF-MUI Rizieq Shihab mengaku mengapresiasi kesepakatan yang terjalin. Ia pun menegaskan, Aksi Bela Islam III akan dilakukan dengan super-damai. "Aksi Bela Islam III tetap digelar 2 Desember mendatang, dalam bentuk unjuk rasa yang super-damai. Maksudnya berupa aksi ibadah gelar sajadah, tapi tanpa mengubah tuntutan utama dalam Aksi Bela Islam II sebelumnya untuk menuntut kasus penista agama diusut tuntas," kata Rizieq.
Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan bahwa jika ada kegiatan lain di luar kegiatan di lokasi yang telah disepakati, itu bukan bagian dari Aksi Bela Islam III dan GNPF-MUI tidak bertanggung jawab. "Jika ada aksi di luar lokasi yang disepakati, Polri berhak mengambil langkah antisipasi," ucapnya.
Rizieq menambahkan, Polri juga telah sepakat berkoordinasi dengan Polda di daerah untuk tidak melarang atau mengimbau masyarakat untuk tidak ikut aksi ini. "Sehingga tidak ada lagi peserta aksi yang akan berangkat ke Jakarta berjalan kaki, karena tidak ada transportasi yang mau melayani mereka," ujarnya.
