Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kampanyenya dengan menyapa warga di Cilandak Timur, Jakarta Selatan, 19 November 2016. Anies Baswedan mengkampanyekan salah satu program wirausaha perempuan mandiri kepada warga. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meminta Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan saat ini, memikirkan kembali keputusannya menghentikan sementara pelaksanaan ujian nasional. "Pikirkan matang-matang," kata Anies setelah berkampanye sebagai calon Gubernur DKI di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Ahad, 27 November 2016.
Anies khawatir, jika pelaksanaan UN ditiadakan, hal tersebut bisa menyulitkan sekolah atau perguruan tinggi saat menyeleksi peserta didik. Sebab, nilai UN selama ini dijadikan sebagai standar nasional pendidikan. Menurut Anies, permasalahan UN terletak ketika dijadikan sebagai syarat kelulusan, sehingga menjadi momok menakutkan bagi setiap peserta didik. "Pak Mendikbud lihat enggak dua tahun terakhir ini UN menakutkan," ujarnya.
Anies mengatakan momok menakutkan itu telah hilang dalam dua tahun terakhir, tepatnya ketika dia masih memimpin kementerian tersebut. Anies menilai, selama dua tahun tersebut, dirinya sudah tidak lagi melihat orang-orang melakukan doa yang aneh-aneh dan sampai sujud syukur.
Muhadjir sebelumnya mengungkapkan bakal melakukan moratorium pelaksanaan UN pada 2017. Berdasarkan kajiannya, penghentian sementara UN harus dilakukan lantaran kondisi Indonesia yang beragam. Moratorium rencananya dilakukan untuk semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga menengah atas.
Muhadjir menuturkan langkah berikutnya yang dia tempuh adalah mengajukan permohonan persetujuan moratorium kepada presiden, yang nanti akan diikuti dengan instruksi presiden. Keputusannya baru akan diambil dalam rapat kabinet terbatas.
Anies yakin kebijakan moratorium UN dalam rapat terbatas tersebut akan dibahas secara mendalam. Namun dia menilai semestinya Presiden Jokowi tidak dibebankan dengan persoalan UN. Anies mengingat kembali, saat dirinya masih memimpin kementerian, tidak pernah satu pun masalah pendidikan dibawa ke dalam rapat terbatas. "KIP tidak pernah dirataskan. UN tidak pernah dirataskan. Kenapa? Karena Mendikbudnya berhasil menyelesaikan permasalahan di level kementerian," ucapnya.
