Tujuh Politikus Berebut Kursi Pemimpin Pansus RUU Pemilu  

Reporter

Senin, 21 November 2016 16:27 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia khusus pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum mulai menggelar rapat perdananya. Dari sepuluh fraksi, muncul tujuh nama yang akan memperebutkan kursi pemimpin.

"Saya tawarkan masing-masing fraksi mengusulkan siapa calonnya," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon selaku pemimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 November 2016.

Umumnya, tiap fraksi mencalonkan kadernya sendiri. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencalonkan Wakil Ketua Komisi Hukum Trimedya Panjaitan. Partai Golkar mengusulkan Ketua Komisi Pemerintahan Rambe Kamarulzaman. Partai Gerindra mengirimkan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ahmad Riza Patria. Partai Demokrat mengusulkan Wakil Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman. Partai Amanat Nasional mengusulkan Sekretaris Fraksi Yandri Susanto. Partai Kebangkitan Bangsa mencalonkan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Lukman Edi. Partai Hanura mengirimkan anggota Komisi Pemerintahan Rufinus Hotmaulana Hutauruk.

Adapun Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan tidak mengirimkan calonnya. Sedangkan Partai NasDem memilih mendukung Rambe. "Dari tujuh ini, kita ambil empat orang. Saya tawarkan apakah lakukan lobi untuk musyawarah," kata Fadli.

Rapat pun diskors sementara untuk mempersilakan perwakilan fraksi melakukan lobi.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya