Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Makassar - Panglima Komando Daerah Militer VII Wirabuana Mayor Jenderal Agus Surya Bakti melepas 500 tentara dari Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Mereka akan menjadi satuan tugas (satgas) operasi pengamanan daerah rawan di Maluku dan Maluku Utara.
"Mereka akan bertugas maksimal satu tahun," kata Agus seusai acara pelepasan, Minggu, 20 November 2016.
Menurut Agus, konflik di Maluku dan Maluku Utara masih sangat berpotensi terjadi. Hal itu bisa dipicu oleh sengketa perbatasan wilayah seperti kecamatan dan kabupaten.
"Bisa juga dipicu oleh masih adanya dendam lama pasca-kerusuhan pada 1999 yang harus segera dicairkan," ujarnya.
Agus menilai, kondisi saat ini di dua wilayah itu sebetulnya relatif aman. Dia mengatakan pengiriman pasukan itu tidak menandakan bila kondisi keamanan di Maluku maupun Maluku Utara terdeteksi bergolak.
Menurut Agus, malah masyarakat yang tetap menginginkan adanya personel TNI yang bertugas di sana. Sekaligus, penempatan personel itu untuk membantu Kodam XVI Pattimura.
Hanya saja, kata Agus, bila kondisi di daerah itu tidak dikelola dengan manajemen yang baik, bukan tidak mungkin potensi konflik kembali akan ada. Menurut Agus, tugas berat personel yang dikirim yakni menyelesaikan permasalahan sosial.
"Selama ini mereka latihan berperang. Tapi, kali ini mereka dibekali dengan pengetahuan sosial," ujar Agus.
Sebelum diberangkatkan, para personel ini mendapat pelatihan selama empat bulan. Agus mengatakan pihaknya lebih banyak menitipkan pengetahuan teritorial dan manajemen konflik.
Rencananya, 500 pasukan ini akan menggantikan personel dari Divisi 2 Komando Strategi Angkatan Darat yang telah purna-tugas. Mereka akan ditempatkan di daerah-daerah perbatasan.
Komandan Satgas Letnan Kolonel Yuswanto menyatakan pasukan itu akan dibagi menjadi dua kelompok. Sebanyak 315 pasukan akan ditempatkan di Maluku dan 185 di Maluku Utara.
Menurut dia, pihaknya berupaya untuk menangkal paham radikal dan gerakan separatis di dua wilayah itu. "Kami akan membantu pemerintah untuk mengurangi konflik horizontal," ujar Yuswanto.
