TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasukan perdamaian Indonesia dipastikan ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) sebagai pasukan awal. Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Asisten Sekretariat Jenderal bidang Peace Keeping Operation telah mengadakan pertemuan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa. ”Diinformasikan, jika di lapangan sesudah empat hari belum ada penggelaran pasukan di Libanon, maka diperlukan penggelaran pasukan dalam waktu cepat,” ujarnya dalam jumpa pers di Departemen Pertahanan, Rabu (16/8), seusai pertemuan informal dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo A.S, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dan Komisi Pertahanan DPR RI.Hassan mengatakan, gelar pasukan yang akan dilakukan dalam satu hingga dua pekan itu membutuhkan sekitar 3.000 sampai 3.500 personel. Menurut dia, tidak banyak negara yang siap untuk mengirimkan pasukan dalam waktu dekat. “Indonesia termasuk yang siap, sehingga pasukan akan digelar pada masa awal,” katanya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS mengatakan, Prancis sebagai pemimpin UNIFIL dan Libanon telah melobi Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian. “Pada 13 Agustus lalu, Presiden menerima telepon dari Presiden Prancis yang mengharapkan Indonesia bisa memberikan kontribusi,” katanya. Seusai jumpa pers, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan telah mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Prancis dalam rangka pembelian 32 unit panser VAB. “Namun karena Prancis sedang libur sepanjang Agustus, maka saya baru tahu setelah tanggal 20,” ujarnya. Menurut Juwono, pemerintah Indonesia menginginkan panser tersebut langsung dikirim ke Libanon. “Kalau bisa langsung dikirim ke negara operasi,” kata Juwono. Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Theo L. Sambuaga, mengatakan bahwa Komisi Pertahanan mendukung pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB itu. Pada pekan depan, kata Theo, Komisi Pertahanan DPR akan mengadakan pertemuan konsultasi dengan presiden, pemerintah, dan pemimpin komisi. “Pertemuan membahas segala sesuatu yang diperlukan oleh pasukan,” ujar Theo. | RIEKA RAHADIANA