Presiden Joko Widodo (kanan), bersama Johan Budi Sapto Pribowo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Joko Widodo menyampaikan kepada wartawan, meminta Johan Budi sebagai juru bicara Presiden. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah diminta mengaudit dugaan korupsi 34 proyek listrik mangkrak. Hasil audit itu, menurut Johan, bisa jadi akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau memang ada unsur korupsi nantinya bisa saja diserahkan kepada KPK," kata Johan di gedung KPK, Jumat, 11 November 2016. "Tapi saat ini kami sedang menunggu hasil evaluasi atau audit itu."
Johan menjelaskan, 34 proyek listrik itu berawal dari wacana membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Sebagian proyek itu sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ketika itu dievaluasi ternyata ada beberapa proyek itu yang tidak berjalan," ujar mantan pelaksana tugas Wakil Ketua KPK itu.
Dugaan korupsi itu menguak setelah Jokowi meminta audit terhadap proyek-proyek mangkrak itu. Belakangan, KPK menyatakan sedang menelaah kasus tersebut.
"Kalau radar KPK sudah nangkap beberapa proyek, ya. Tapi kan kalau menurut mereka 34, nah itu kami belum nerima," kata Agus di gedung KPK, Kamis, 10 November 2016.
Agus mengatakan di antara 34 proyek tersebut, ada banyak proyek pembangkit listrik tenaga uap yang terindikasi korupsi. Menurut Agus, KPK juga menunggu audit BPKP.
