TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan komisinya akan membentuk tim pengawas proses hukum kericuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Hal itu dilakukan agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Tidak boleh ada yang mempermainkan hukum," ucap Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2016.

Selain itu, ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini, tim akan bekerja agar tidak ada masyarakat yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi kesalahan orang lain. Menurut Dasco, Aksi Bela Islam pada Jumat pekan lalu itu sejatinya berlangsung secara damai. Tapi kericuhan yang terjadi mencoreng tujuan demonstrasi ini.

Unjuk rasa yang diikuti ratusan ribu orang ini menuai reaksi pro-kontra dan proses hukum akibat kericuhan yang terjadi. "Setiap orang berpendapat serta bersikap paling mengetahui dan benar dalam menyikapi proses hukum ini," tuturnya.

Demonstrasi 4 November lalu bertujuan meminta pemerintah melalui kepolisian mengadili Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi berjalan damai hingga sekitar pukul 18.00.

Kericuhan muncul setelah aparat meminta massa meninggalkan Istana Negara karena waktu untuk berunjuk rasa telah habis. Kejadian makin memanas saat massa saling dorong diikuti polisi yang menembakkan gas air mata.

Kericuhan tidak hanya terjadi di sekitar Jalan Medan Merdeka. Di Jakarta Utara, massa menjarah minimarket dan melakukan sweeping terhadap warga etnis Cina. Polisi sendiri sudah menangkap beberapa orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku penjarahan.

AHMAD FAIZ