TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin sepakat dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum. "Ini bagus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 November 2016.

Menurut politikus Partai Golkar ini, pemerintah harus mendorong agar semua pihak yang bermasalah diselesaikan secara hukum. "Ini ciri demokrasi berjalan baik," ucapnya.

SBY Rabu pagi, 2 November 2016 mengatakan agar Basuki alias Ahok diperiksa atas dugaan penistaan agama. Menurut dia, hal ini akan menghilangkan kesan Ahok kebal hukum.

Ucapan Ahok, kata SBY, menjadi pemicu rencana unjuk rasa besar pada Jumat, 4 November 2016.

Menurut dia, aksi ini muncul karena pemerintah tidak mendengar tuntutan massa yang telah menyuarakan aspirasinya pertengahan bulan lalu. "Kalau pemerintah tidak mendengarkan, sampai Lebaran kuda bakal ada unjuk rasa. Ini pengalaman saya," ujarnya

SBY mengatakan, bila tidak ingin negara terbakar oleh amarah penuntut keadilan, maka Ahok harus diproses hukum. Andai pemerintah mau memproses Ahok, maka tidak akan ada tudingan Istana melindunginya.

Bila proses hukum sedang berjalan, SBY meminta semua pihak menghormati dan jangan gaduh. Penegak hukum harus bebas dari tekanan yang menginginkan Ahok ditahan atau sebaliknya.

"Bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di tangan Presiden, partai politik, pemimpin ormas. Rakyat boleh ikuti dan awasi (penegakkan hukum)," kata dia.

SBY meminta semua pihak menjadikan hukum sebagai panglima dan proses penegakannya dilakukan secara adil dan tanpa rekayasa. Ahok, kata SBY, bisa salah juga bisa benar. "Kalau ada yang tidak puas, bisa ajukan banding hingga kasasi dan PK (peninjauan kembali)," ujarnya.

AHMAD FAIZ