Ribuan anggota Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta dan Jawa Tengah berdoa saat demo di depan Gedung Agung Yogyakarta, 28 Oktober 2016. Mereka berorasi menuntut Gubernur DKI Jakarta Ahok dihukum atas dasar penistaan agama. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan sejumlah pengurus NU mendatangi Istana Kepresidenan untuk membicarakan rencana unjuk rasa sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam pada Jumat, 4 November 2016.
"Yang akan dibicarakan seputar peran pemerintah yang selalu mengajak masyarakat sipil untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI," ujar Said ketika mendatangi kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016.
Unjuk rasa itu menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum terkait dengan ucapannya tentang surat Al-Maidah. Front Pembela Islam (FPI), salah satu ormas yang akan berunjuk rasa, menuding Ahok telah menistakan agama.
Menurut Said, NU tidak akan melarang unjuk rasa. Sebab, unjuk rasa merupakan hak warga di negara yang demokratis. PBNU, kata Said, akan menyampaikan saran kepada Jokowi tentang cara menangani para provokator di balik unjuk rasa itu. "Agar tidak berujung kerusuhan yang mengganggu publik dan perusakan fasilitas umum," katanya.
Said mencontohkan, pada Oktober lalu, sekitar 50 ribu umat Islam yang menggelar aksi unjuk rasa pada Hari Santri tidak sampai membuat kerusuhan. "Polisi yang akan menangani para provokator," tuturnya.
Said juga tidak akan melarang anggota NU jika ingin turut serta dalam unjuk rasa tersebut. "Tapi jangan memakai atribut NU, jangan pakai bendera Ansor, karena NU didirikan bukan untuk berdemo, tapi untuk pendidikan, kerakyatan, dan kemasyarakatan," ucapnya.
